SINARPOS.COM

Bogor,sinarpos.com, – Beredar pesan screen shoot whatsapp yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, yang mengindikasikan adanya upaya untuk mempersiapkan orang-orang tertentu menjadi pejabat strategis di lingkungan Pemkab. Pesan tersebut menunjukkan adanya arahan untuk tidak mengumbar informasi ini ke publik dan agar tetap menjadi konsumsi internal.

Dalam pesan yang beredar, salah satu oknum mengingatkan bahwa diskusi dengan PJ Bupati telah melibatkan banyak orang yang dipersiapkan oleh PJ tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada skenario terencana untuk menempatkan orang-orang tertentu ke posisi strategis di Pemkab Bogor.

Menanggapi isu ini, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN), Rizwan Riswanto, menyatakan keprihatinannya. “Jika benar ada upaya untuk menempatkan orang-orang tertentu di posisi strategis tanpa melalui proses yang transparan dan terbuka, maka ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good governance,” ujar Rizwan Minggu(18/8).

Ia juga menambahkan bahwa JPKPN meminta klarifikasi segera dari pihak terkait untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai dugaan ini.

Rizwan menekankan pentingnya proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan yang dilakukan secara adil dan berdasarkan kompetensi.

“Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa semua proses seleksi dilakukan secara meritokratis, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu,” lanjutnya.

Beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam percakapan tersebut juga meminta agar hal ini tidak diramaikan dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas saja.

Instruksi diberikan untuk mengatur strategi agar informasi ini tidak bocor keluar, terutama agar tidak diketahui oleh media atau publik luas.

Isu ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan integritas dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Jika benar adanya, hal ini bisa mengganggu kepercayaan publik terhadap proses seleksi pejabat yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kompetensi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait untuk mengklarifikasi isu yang berkembang ini. Masyarakat dan berbagai pihak tentu berharap agar proses pengisian jabatan di Pemkab Bogor dapat dilakukan dengan adil, transparan, dan berdasarkan meritokrasi. (Yd)