Search for:
Dugaan Korupsi Rp 504 Miliar, Sigit Wibowo Dinilai Kurang Serius Menangani

Dugaan Korupsi Rp 504 Miliar, Sigit Wibowo Dinilai Kurang Serius Menangani

SINARPOS.COM

Bogor sinarpos.com,- Dugaan pungutan liar (pungli) oleh Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri di Kabupaten Bogor tengah menjadi sorotan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat tahun anggaran 2023, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 504 miliar. Namun, Inspektorat Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Sigit Wibowo terkesan santai dalam menyikapi temuan ini.

Inspektorat Kabupaten Bogor menyatakan bahwa mereka memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan audit investigatif terhadap 1.860 SD dan SMP Negeri. Dari jumlah tersebut, ditemukan 126 SD Negeri dan 3 SMP Negeri yang terindikasi melakukan pungli. Sigit Wibowo, Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, mengatakan bahwa penyelesaian audit ini kemungkinan memerlukan waktu lebih dari 60 hari.

“Kemungkinan lebih dari 60 hari waktu penyelesaiannya, karena kami dalam audit investigatif sedang mencari fakta sesungguhnya di lapangan hingga hasilnya komprehensif,” ujar Sigit Wibowo kepada wartawan pada Minggu, 7 Juli 2024.

Dari hasil audit investigatif, Inspektorat Kabupaten Bogor telah memeriksa tiga Kepala SD Negeri dan menemukan titik terang atas akar permasalahan. Menurut Sigit Wibowo, kesalahan terletak pada sistem informasi pengadaan belanja di sekolah (Siplah) yang berbeda jauh dengan E-Katalog yang merupakan standar nasional.”

Ada sistem informasi pengadaan belanja di sekolah (Siplah) yang salah, yang berbeda jauh dengan E-Katalog yang merupakan standar nasional. Kesalahan ini melibatkan peran operator, Kepala Sekolah, pelaksana di lapangan hingga kami memanggil pihak-pihak tersebut,” tuturnya.

Sigit menambahkan bahwa di lapangan, terdapat belanja yang tidak dihitung oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat. Inspektorat Kabupaten Bogor kini tengah menghitung potensi kerugian negara berdasarkan selisih pengadaan atau belanja yang ada.

“Kalau hitungan di BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, karena sistemnya yang salah dihitung tidak ada belanja hingga muncul potensi kerugian negara sebesar Rp 504 miliar. Kami akan mencari selisih dari pengadaan atau belanja, dan kita desak agar mereka mengembalikan kerugian negara,” tambahnya.

Meskipun telah muncul potensi kerugian negara yang besar, Sigit Wibowo terlihat santai dalam menanggapi situasi ini. Sikap tenang Sigit dalam menyikapi masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan dan integritas Inspektorat Kabupaten Bogor dalam menangani kasus dugaan korupsi yang terorganisir.

Kasus ini menekankan pentingnya tindakan tegas dan cepat dalam menangani dugaan korupsi, terutama yang melibatkan dana pendidikan. Keterlambatan dalam penyelesaian audit dan pengembalian kerugian negara dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan yang seharusnya bertugas mengawasi dan menjaga integritas pelayanan publik.

Dengan temuan ini, masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Bogor dapat segera menyelesaikan audit investigatif dengan transparan dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah. Jika Sigit Wibowo tidak mampu menjabat di posisinya saat ini, sebaiknya diganti dengan pejabat yang lain saja. Keberlanjutan pendidikan yang bersih dari korupsi adalah kunci untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. (Syam)

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini