Search for:
Mekanisme PPDB

Disdik Jabar Tetapkan Mekanisme PPDB untuk Menyelesaikan Masalah Kuota

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) mengambil langkah serius dalam menangani masalah kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024. Melalui Surat Edaran Nomor 23687/Pk.02.01/sekre, Disdik Jabar menetapkan mekanisme pengisian calon peserta didik pada satuan pendidikan yang menghadapi kendala seperti kuota yang belum terpenuhi, tidak melakukan pendaftaran ulang, atau pendaftaran yang dianulir.

Surat edaran ini merupakan respons terhadap kondisi beberapa satuan pendidikan di Jawa Barat yang masih berjuang untuk memenuhi kuota daya tampung, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis PPDB untuk SMA, SMK, dan SLB.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, M. Ade Afriandi, menjelaskan bahwa surat edaran ini sangat penting untuk menyamakan persepsi di antara semua pihak terkait.

Mekanisme PPDB

“Kami telah menetapkan mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi satuan pendidikan yang menghadapi kendala dalam hal kuota, baik yang masih tersisa, tidak melakukan daftar ulang, atau calon peserta didik yang mengalami pembatalan,” ujar M. Ade Afriandi dalam monitoring evaluasi di SMAN 3 Ciamis pada Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, M. Ade Afriandi mengungkapkan bahwa sekitar 10 kabupaten/kota di Jawa Barat masih dalam proses pendataan mengenai kursi yang belum terisi. Data hasil pendataan ini dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 10 Juli 2024 oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan.

Setelah proses pendataan selesai, koordinasi akan dilakukan dengan satuan pendidikan swasta melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). “Prinsipnya adalah memastikan tidak ada calon peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah. Mereka memiliki opsi untuk memilih antara sekolah negeri atau swasta,” tambahnya.

Mekanisme PPDB

M. Ade Afriandi juga menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap jumlah daya tampung yang telah dipublikasikan sebelumnya. “Setiap satuan pendidikan harus mematuhi ketentuan daya tampung yang telah ditetapkan dengan jelas, demi menjaga keadilan dalam pelaksanaan PPDB ini,” tegasnya.

Di sisi lain, pada tahap kedua PPDB, Disdik Jabar telah mengambil langkah tegas dengan membatalkan pendaftaran dua calon peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dengan cara menaikkan nilai rapor secara tidak jujur.

Dalam surat edaran tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan juga memberikan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan untuk tidak mencampurkan penerimaan peserta didik baru dengan hal-hal keuangan yang melanggar peraturan yang berlaku.

Mekanisme PPDB

Langkah ini mendapat apresiasi dari Kepala SMAN 1 Cantigi, Wahyu Permana, yang menyambut baik sebagai langkah yang tepat dalam mengatasi tantangan PPDB. “Kami mendukung upaya Dinas Pendidikan dalam memastikan bahwa setiap calon peserta didik memperoleh tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Wahyu juga mengharapkan adanya evaluasi tahunan untuk PPDB di Kabupaten Indramayu, terutama terkait penyesuaian kuota berdasarkan jumlah lulusan SMP/MTs di wilayah tersebut. Hal ini dianggap perlu mengingat tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Indramayu yang mencapai 20%.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil Disdik Jabar diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses PPDB di Jawa Barat, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Mekanisme PPDB

_____
***DISDIK Jabar

(Red**)

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini