Search for:
  • Home/
  • Info Jabar/
  • DikDik Suratno Nugrahawan, S.Si., M.M. Dicopot Sebagai Pj. Walikota Cimahi, H. Djamu Kertabudi Angkat Bicara
DikDik Suratno Nugrahawan, S.Si., M.M. Dicopot Sebagai Pj. Walikota Cimahi, H. Djamu Kertabudi Angkat Bicara

DikDik Suratno Nugrahawan, S.Si., M.M. Dicopot Sebagai Pj. Walikota Cimahi, H. Djamu Kertabudi Angkat Bicara

SINARPOS.COM

KOTA CIMAHI || Sebuah “tranding topic” yang menghiasi berita online (medsos) di Kota Cimahi Dua hari terakhir ini adalah pencopotan Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai Penjabat Walikota Cimahi oleh Mendagri Tito Carnavian, sehingga banyak pihak termasuk unsur anggota DPRD Cimahi angkat bicara dan memberikan tanggapan.

Diantara Tokoh Masyarakat Cimahi dan merupakan Tokoh yang ikut Andil dalam pendirian Kota Cimahi,H.Djamu Kertabudi angkat bicara, “Pertanyaannya Kita adalah,betulkah Mendagri mencopot Dikdik sebagai PJ. Walikota Cimahi??Apabila memperhatikan UU No.10 Tahun 2016 mengenai Pilkada Junto Permendagri No.4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota, bahwa Penjabat Gubernur berasal dari ASN yang memangku jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Penjabat Bupati/Walikota berasal dari ASN yang memangku jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan masa jabatan PJ. Gubernur/Bupati/Walikota selama satu tahun.

Dengan demikian, Dikdik S. Nugrahawan, Sekda Kota Cimahi dilantik sebagai PJ. Walikota Cimahi oleh Gubernur pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan masa jabatan satu tahun sampai dengan 22 Oktober 2023.

Maka setelah selesai memegang jabatan PJ. Walikota, beliau kembali dalam jabatan semula sebagai Sekda Kota Cimahi.”Ungkap Djamu H.Djamu Kertabudi menambahkankan berita tentang Pencopotan PJ.Walikota Cimahi DikDik Suratno Nugrahawan, “Memang dalam ketentuan, yang bersangkutan dapat diajukan kembali untuk tahun kedua atau diajukan Nama yang berbeda.

Hal ini telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Cimahi dengan mengajukan tiga orang JPT Pratama yang salah satunya Dikdik sendiri. Akhirnya menurut pemberitaan dari Media online DetikNews,bahwa berdasarkan wewenang Pemerintah Pusat yang ditunjuk sebagai PJ. Walikota Cimahi pada tahun kedua ini konon pejabat yang berbeda.

Siapa pejabat itu, Kita tunggu saja saat pelantikan nanti pada 22 Oktober 2023 yang dilakukan Gubernur Jabar.”Tambah Djamu.

Lanjut Pakar Otonomi Daerah sekaligus Dosen Ilmu Politik Universitas Nurtanio tersebut Menegaskan, dengan demikian, dalam konteks administrasi pemerintahan pergantian pejabat ASN dalam jabatan apapun merupakan hal biasa,dari gambaran diatas, tepatkah menggunakan istilah “pencopotan” ?, karena DikDik telah menjalani tugas sebagai PJ. Walikota sampai masa jabatannya berakhir.

Soal ada evaluasi di Cimahi terjadi kenaikan harga komoditas beras & cabai yang berdampak inflasi, bahwa disetiap daerah mengalami hal yang sama.Sehingga tidak ada alasan apapun bagi DPRD Cimahi menggelar Rapim beserta para ketua Fraksi sebagaimana diusulkan salah seorang anggotanya.

Disamping itu, sebagaimana tulisan saya sebelumnya bahwa menurut UU No.10 Tahun 2016, dalam kedudukan sebagai PJ. Gubernur/Bupati/Walikota dilarang mencalonkan diri pada pilkada 2024 nanti.

Wallohu A’lam.”Pungkas H.Djamu Kertabudi.


(Achmad $**)

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required