Search for:
Diduga Pengerjaan Jalan Usaha Tani Pekon Sumur Jaya Menggunakan Pasir Laut Dan Pernah Mengabaikan Undang-Undang KIP

Diduga Pengerjaan Jalan Usaha Tani Pekon Sumur Jaya Menggunakan Pasir Laut Dan Pernah Mengabaikan Undang-Undang KIP

SINARPOS.COM

Pesisir Barat – Pekerjaan Pembangunan rabat jalan usaha tani yang berlokasi di dusun Hambaru Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat  yang bernilai kontrak Rp 217.601.800 yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2024 dengan volume 600 M x 1 M X 0.15 cm diduga melakukan pelanggaran menggunakan material pasir laut.Jumat (05 -07-2024)

Hasil investigasi dan temuan Jurnalist SINARPOS.COM dan Ketua LSM GMBI distrik Kabupaten Pesisir Barat bapak Efendi yang turun langsung ke lapangan lokasi pembangunan  jalan rabat usaha tani tersebut diduga adanya penggunaan pasir laut yang dicampur dengan pasir sungai.

Saat jurnalist SINARPOS.COM  dan ketua LSM GMBI distrik Kabupaten Pesisir Barat mengkonfirmasi dengan TPK (tim pelaksana kegiatan) bapak Yurnalis iya mengatakan “didalam Rab saya sejelasnya tertera pasir pasang dalam arti saya menggunakan pasir pasang itu diperbolehkan yang penting bisa masang material seperti pasir muara atau pantai yang saya campur dengan pasir sungai,daripada terbengkalai dengan pekerjaan saya campur sebagian,dan kata konsultan,dan TA tidak jadi masalah menggunakan pasir apa saja .”kilahnya 

“Proyek rabat beton jalan usaha tani Pekon Sumur Jaya dusun Hambaru dikerjakan di tahap 1 ini dengan volume 250 m dan sisanya 350 m akan kami kerjakan di tahap 2 di tahun ini”.imbuhnya 

Ditempat terpisah jurnalist SINARPOS.COM dan Ketua LSM GMBI distrik Kabupaten Pesisir Barat mengkonfirmasi dengan Kepala Pekon Sumur Jaya Bapak Rahmat di kediaman nya iya mengatakan “saya tidak mengetahui material pasir apa yang digunakan TPK (tim pelaksana kegiatan) karena saya jarang naik keatas tempat pengerjaan rabat jalan usaha tani tsb,dan  saat disinggung awak media tentang pernah tidak adanya plang papan nama pengerjaan proyek jalan usaha tani tsb, bapak Rahmat mengatakan “iya saya juga  pernah menegur tim pelaksana kegiatan (TPK) tentang tidak ada nya plang nama pengerjaan,setelah beberapa hari baru dipasang plang nama”. jelasnya

Sebelumnya pengerjaan proyek jalan usaha tani Pekon Sumur Jaya juga  pernah melanggar undang-undang KIP (keterbukaan informasi publik) karena tidak memasang plang nama pengerjaan proyek, sehingga sempat diberitakan oleh suatu media dan kemudian baru dipasang papan informasi tentang pekerjaan rabat beton Jalan usaha tani tsb.

Sesuai amanah Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan nama proyek mencantumkan jenis kegiatan,lokasi proyek, nomor kontrak,waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Dari hasil temuan di lapangan  terkait  pekerjaan jalan usaha tani Pekon Sumur jaya dusun Hambaru diduga  tidak sesuai spesifikasi nya karena sudah jelas menurut undang undang pasir laut tidak boleh digunakan,ketua LSM GMBI distrik Kabupaten Pesisir Barat  mengatakan ” akan terus memantau pengerjaan proyek jalan usaha tani tersebut sampai dengan selesai,bersambung.(Taufik)

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini