Search for:
Demi Tegaknya Supremasi Hukum Komisi 3 & 4 Diminta Segera Panggil Oknum Kontraktor Yang Diduga Langgar Undang-undang K3

Demi Tegaknya Supremasi Hukum Komisi 3 & 4 Diminta Segera Panggil Oknum Kontraktor Yang Diduga Langgar Undang-undang K3

SINARPOS.COM

Karawang – Terkait dengan adanya dugaan pelanggaran K3 “Kesehatan & Keselamatan Kerja” di salah satu project pembangunan gedung, di Kantor Disdukcapil Kabupaten Karawang, oleh salah satu perusahaan kontruksi “CV Putra Nusantara Muda”, Pengamat Kebijakan Pemerintah Harry Kurniawan,.S.H,. Angkat bicara.

Ia menegaskan, dengan sekilas saja melihat foto di salah satu pemberitaan media online, sangat jelas dugaan pelanggaran penggunaan perlengkapan K3 di dalam pengerjaan project tersebut sangat kuat sekali.

Dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut, baik si Kontraktor maupun pekerjanya, jika terbukti melanggar aturan tersebut bisa terjerat Hukum Pidana, karena mengenai penggunaan K3 sudah di atur didalam Undang – undang nomor 1 Tahun 1970, dengan ancaman pudana kurungan selama 3 Bulan.

Selain dari segi Hukum, dikatakan oleh Harry Kurniawan, pelanggaran tersebut erat kaitannya dengan keselamatan kerja.

Dalam hal ini, kembali disampaikan oleh Harry Kurniawan, Komisi III & Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang harus tegas, karena dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan kontruksi saja, bisa menimbulkan efek domino bagi perusahaan kontruksi lainnya.

“Bisa saja, mereka menganggap hal ini sebagai hal sepele dan disepelekan, bagaimana jadinya jika satu buah pelanggaran dilanggar, karena tidak ada sanksi diberikan, lalu dicontoh oleh pengusaha konstruksi lainnya, itukan malah jadi berdampak buruk bagi dunia insfrastruktur maupun keselamatan kerja di Kabupaten Karawang,”tegasnya.

Untuk itu, kembali Ia menegaskan kepada DPRD karawang komisi 3 dan 4, sebagai fungsi kontrol/pengawasan untuk memanggil oknum kontraktor pelaksana kegiatan secara tegas yang diduga telah menyalahi peraturan perundangan – undangan, yang berdampak terhadap Kesehatan, keselamatan, kerja dan bisa berakibat fatal, yang disertai dengan sanksi pidana, apalagi jika dugaan pelanggaran ini menjadi contoh buruk oleh para pengusaha kontruksi lainnya.

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini