SINARPOS.COM

BANDUNG || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menilai bahwa dengan berkembang dan keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan pesantren dapat mencetak kader-kader anak-anak bangsa pemimpin masa depan yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Pemerintah pun sangat terbantu dengan terselenggaranya pendidikan di lingkungan pondok pesantren (pontren).

Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna pada giat Tabligh Akbar Festival Milad Pontren Danul Falah ke-40 tahun 1445 H di Aula Saung Bambu Pontren Danul Falah Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Minggu (6/8/2023).

Bupati Dadang pun mengapresiasi pesantren tersebut yang sudah berkiprah dalam bidang pendidikan. “Mugia kebaikan kita semua dicatat oleh Allah SWT,” harap Dadang.

Bupati Bandung berharap pada milad ke-40 Pontren Danul Falah ini lebih nanjer, lebih jaya dan terus menciptakan kader-kader anak-anak bangsa calon pemimpin masa depan dan berakhlakul karimah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung pun turut menjelaskan tentang sektor pendidikan khususnya harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung yang mencapai 12,7 tahun. Sebelumnya rata-rata lama sekolah 8,8 tahun.

“Pada Desember 2022, rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 9,07 dari sebelumnya 8,8 tahun, sehingga ada kenaikan 0,9 tahun dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung 3,7 juta jiwa,” katanya

Untuk menunjang lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna meluncurkan program penambahan prasarana sarana pendidikan SD dan SMP baru.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna berharap dengan adanya penambahan prasarana sarana sekolah baru dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. “Pernikahan dini itu salah satu penyebab terjadinya stunting. Terjadinya stunting itu gara-gara usia pernikahan belum maksimal. Di Pangalengan tercatat masih ada pernikahan dini,” kata Kang DS.

Kang DS berharap penambahan sarpras SD dan SMP, maupun SMA dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung.

Kang DS mengatakan untuk membantu memfasilitasi pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung, pihaknya telah menggulirkan program Besti (Beasiswa Ti Bupati). “Persyaratannya minimal hafidz alquran satu juz,” katanya.

Ia pun mengungkapkan mulai besok pada Senin (7/8/2023) besok, program Besti mulai dibuka dan disiapkan untuk 125 orang. Kang DS berharap tahun depan bisa bertambah menjadi 150 orang sampai 200 orang, untuk penerima manfaat program Besti tersebut.

Kang DS pun turut menyampaikan 13 program prioritas Pemkab Bandung, di antaranya insentif guru ngaji dengan anggaran Rp 109 miliar per tahun.

“Insentif guru ngaji ini dibagikan tiga bulan sekali. Selain dapat uang insentif, para penerima manfaat program itu juga mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Para penerima insentif itu mulai dari perangkat desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW, Linmas, PKK, LPMD dan lainnya,” katanya.

Kang DS mengatakan para penerima BPJS Ketenagakerjaan itu, disaat meninggal dunia ahli warisnya mendapat santunan Rp 42 juta. Kalau sudah tiga tahun kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, katanya, plus mendapatkan dana pendidikan anaknya sebesar Rp 174 juta. Sampai Mei 2023 lalu, sudah ada 248 orang yang meninggal dunia bagi para penerima insentif tersebut, dan mereka mendapatkan santunan kematian.

“Program pemberian insentif ini akan terus berlanjut selama saya jadi Bupati,” katanya.

Kang DS mengatakan bahwa pihaknya memprogramkan rutilahu untuk 7000 unit per tahun. Pada tahun 2021 terealisasi 7.300 rutilahu dan pada tahun 2022 sebanyak 7400 rutilahu, sehingga ada kenaikan dari yang diprogramkan 7000 rutilahu per tahun.

Kang DS juga turut memprogramkan guru ngaji disebar ke sekolah-sekolah. “Ini untuk menciptakan anak-anak kita yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Selain itu untuk mengantisipasi angka kriminal,” katanya.

Ia pun menyampaikan program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Hingga saat ini sudah 19.000 nasabah yang sudah mengembangkan usaha baru melalui program tersebut. Dengan adanya program ini dapat menurunkan angka perceraian, yang semula perceraian mencapai 10.000 pasangan pada 2021, kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 7.000 pasangan.

(DM**)