Search for:
BPK Temukan Indikasi Penyalahgunaan Dana BOS di 129 Sekolah: Inspektorat Kabupaten Bogor Di Mana Selama Ini?

BPK Temukan Indikasi Penyalahgunaan Dana BOS di 129 Sekolah: Inspektorat Kabupaten Bogor Di Mana Selama Ini?

SINARPOS.COM

Bogor, sinarpos.com, -21 Mei 2024 – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 40A/LHP/XVII.BDG/05/2024 dan 40B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan mengejutkan terkait indikasi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 129 sekolah di Kabupaten Bogor. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberadaan dan kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor selama ini.

Sigit Wibowo, Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, mengakui melalui pemberitaan online bahwa diperlukan waktu lebih 60 hari untuk menyelesaikan investigasi secara menyeluruh. Pernyataan ini justru memicu keraguan di kalangan masyarakat mengenai efektivitas dan kewaspadaan Inspektorat dalam mengawasi penggunaan dana BOS selama ini.

Riswan, Ketua JPKPN Kabupaten Bogor, secara tegas mempertanyakan fungsi dan kinerja Inspektorat. “Inspektorat selama ini ada di mana? Seluruh sekolah yang dijadikan sampel pemeriksaan BPK menunjukkan indikasi merugikan negara. Bagaimana bisa hal ini terjadi tanpa terdeteksi sebelumnya?” kata Riswan, menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Inspektorat.

Lebih lanjut, Riswan mengungkapkan kecurigaan terhadap profesionalisme Inspektorat. “Kita juga perlu curiga sama Inspektorat. Jangan-jangan selama ini mereka tidak bekerja secara profesional, hanya menikmati fasilitas, kursi empuk, dan ruangan yang ber-AC,” tambahnya. Komentar ini menambah panjang daftar kritik terhadap Inspektorat yang dinilai gagal menjalankan tugas pengawasan dengan baik.

Sigit juga menyebut adanya kesalahan pada sistem informasi pengadaan belanja di sekolah (Siplah). Namun, Riswan menolak klaim ini dan menegaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut bukan baru pertama kali menerima dana BOS. “Sekolah-sekolah ini sudah mendapatkan pelatihan berkali-kali. Tidak mungkin ada kesalahan teknis. Ini lebih kepada adanya unsur kesepakatan jahat untuk mengambil keuntungan dari dana BOS,” jelas Riswan.

Temuan BPK ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang seberapa efektif pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor selama ini. Apakah mereka benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, ataukah ada kelalaian yang disengaja sehingga penyalahgunaan dana BOS dapat terjadi secara masif?

Dengan harapan besar, masyarakat menantikan hasil investigasi menyeluruh dari Inspektorat Kabupaten Bogor dan mengharapkan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana BOS. Kasus ini seharusnya menjadi titik balik bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. (Yd)

Tuliskan Komentar Anda Tentang Informasi Ini