Search for:
Bawaslu dan TNI Sosialisasikan Pengawasan dan Netralitas dalam Pilkada 2024 Kota Cimahi

Bawaslu dan TNI Sosialisasikan Pengawasan dan Netralitas dalam Pilkada 2024 Kota Cimahi

SINARPOS.COM – DISKOMINFO KOTA CIMAHI || Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menggelar kegiatan sosialisasi tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2024 di Cimahi Techno Park pada Selasa-Kamis (4-6/6/2024).

Kegiatan ini melibatkan ribuan orang dari berbagai komunitas seperti forum RW, pengurus RT, PKK, LPM, dan Karang Taruna se-Kota Cimahi. Narasumber dari KPU Kota Cimahi, Bawaslu Kota Cimahi, Kejari Cimahi, Polres Cimahi, dan Kodim 06/09 Cimahi turut hadir dalam acara tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, dalam materinya pada Rabu (5/6/2024), mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat akan membantu melahirkan pemimpin yang berkualitas di Kota Cimahi. Fathir juga menegaskan bahwa Bawaslu Kota Cimahi akan mengawal hak pilih dan hak dipilih warga negara selama pelaksanaan Pilkada, serta telah menanggapi permohonan sengketa bakal calon perseorangan dengan serius.

“Kami berharap masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan Pilkada nanti agar Pilkada di Kota Cimahi melahirkan pemimpin yang berkualitas,” ucapnya.

Di sisi lain, Kasdim 06/09 Cimahi, Mayor Czi Budi Aryanto, menegaskan kesiapan TNI dalam mengamankan Pilkada 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan kepada Polri. Budi Aryanto juga menekankan netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada dengan larangan terlibat dalam kampanye, memberikan bantuan kepada pasangan calon, atau memberikan arahan kepada keluarga prajurit TNI. Selain itu, TNI juga dilarang memberikan komentar atau penilaian kepada peserta Pilkada, serta menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan politik.

“Kami tegaskan juga bahwa institusi atau satuan dilarang untuk memberikan arahan kepada istri atau anak prajurit TNI dalam menentukan pilihan,” tegas Mayor Czi Budi Aryanto.

“TNI baik secara perorangan atau satuan dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk menyambut atau mengantar kontestan atau peserta pemilihan,” pungkasnya.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Cimahi lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan Pilkada 2024, sementara TNI memastikan netralitas dan profesionalisme mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. (Wins)

Silahkan Berikan Komentar Anda Tentang Informasi Ini