Search for:
Banding JPU Pessel Terkait Ijazah Palsu Caleg PPP It Arman, Ditolak Pengadilan Tinggi Padang

Banding JPU Pessel Terkait Ijazah Palsu Caleg PPP It Arman, Ditolak Pengadilan Tinggi Padang

Pessel, Sinarpos.com — Banding yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan (Pessel), ditolak Pengadilan Tinggi Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terkait Perkara Dugaan Ijazah Palsu Caleg PPP dapil Pessel I.

Dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Nomor: 166/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 30 April 2024 , atas nama terdakwa, It Arman Pgl It Bin Syarifuddin.

Dalam Amar putusannya menjelaskan Mengadili: Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Pgl It Bin Syarifuddin tidak dapat diterima.

Selain itu juga menyatakan berkas perkara nomor 32/Pid.Sus/2024 PN PNN, atas nama terdakwa, tetap berada di Pengadilan Negeri Painan. Dan, membebankan biaya perkara kepada negara. Hal itu diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada Selasa 30 April 2024.

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut, dipimpin Inrawaldi SH MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua. H Mirdin Alamsyah SH MH dan Masrizal SH MH sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan hakim-hakim anggota, dibantu Zulkifli SH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Painan, juga menolak dakwaan perkara ijazah Palsu dengan terdakwa It Arman, caleg terpilih dari Partai PPP Dapil I Pessel.

Putusan perkara dengan Nomor 32 Pidsus Pengadilan Negeri Painan, dibacakan Majelis Hakim diketuai Y. Teddy Widoartono, dengan anggota Syofian Adi, dan Batinta Oktavianus, di PN Painan (agenda pembacaan putusan), Rabu (24/4/2024).

Dalam hal itu hakim menegaskan bahwa Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 6 Maret 2024, tidak dapat diterima.

Kemudian, majelis mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Dan, membebankan biaya perkara kepada Negara.

Majelis Hakim dalam putusan,  menimbang, Pasal 454 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana, laporan Pelanggaran Pemilu di sampaikan paling lama 7 hari, setelah diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

Majelis Hakim menegaskan, saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 24 Februari 2024. Kemudian, diklarifikasi ke Padang pada 25 Februari 2024, dan dibuat Laporan Polisi tanggal 25 Maret 2024.

Menimbang, bahwa penyampaian waktu pelaporan Bawaslu Pessel ke Polres setempat tanggal 25 Maret 2024.Namun,  tidak diketahui surat bukti kapan laporan pelapor ke Bawaslu Pessel, sebagai suatu fakta. Dengan demikian, penuntut umum tidak dapat menunjukkan syarat formil bukti kapan pelaporan ke Bawaslu Pessel tersebut.

Namun, berdasarkan laporan polisi, yang termuat dalam Surat Dakwaan, lewat tenggat waktu 7 hari, setelah saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka syarat formil pelaporan tidak terpenuhi.

Maka pelaporan pelanggaran pemilu, dianggap tidak sah, dan gugur atau daluarsa, untuk dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Don

Silahkan Berikan Komentar Anda Tentang Informasi Ini