SINARPOS.com – Teluk Jambe Barat, Karawang || Puluhan warga yang berasal dari Kampung Kalangligar, Desa Karang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Desa Karang Ligar pada hari Senin, 20 Mei 2025.

Aksi protes ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa serta minimnya pembangunan fisik di desa mereka selama empat tahun terakhir.

Para pengunjuk rasa, yang sebagian besar terdiri dari warga setempat, mengepung kantor desa sambil menyampaikan orasi panjang mengenai berbagai isu yang mereka anggap belum mendapat perhatian dari pemerintah desa.

Salah satu tuntutan utama mereka adalah transparansi dalam penggunaan anggaran desa, khususnya yang terkait dengan pembangunan fisik yang seharusnya memanfaatkan dana desa.

Tuntutan Warga Karang Ligar:

1. Pembangunan Terhenti Selama Empat Tahun: Warga menuntut agar pemerintah desa memberikan penjelasan mengapa selama empat tahun terakhir tidak ada pembangunan fisik yang terlihat di desa mereka. Mereka menganggap hal ini sebagai bentuk kelalaian dan kegagalan pemdes dalam memanfaatkan dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat.
2. Ketidakterbukaan Rencana Pembangunan: Warga juga menuntut agar pihak pemerintah desa memberikan informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan di desa mereka. Mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, padahal seharusnya ini menjadi hak mereka sebagai warga negara.
3. Tidak Ada Papan Informasi Anggaran: Salah satu poin penting yang disorot oleh warga adalah tidak adanya papan informasi di desa yang menjelaskan penggunaan anggaran untuk pembangunan. Padahal, transparansi dalam penggunaan anggaran adalah hal yang wajib menurut undang-undang.
4. Transparansi Bantuan Banjir: Warga juga mempertanyakan tentang aliran bantuan yang diterima untuk korban banjir. Mereka menganggap tidak ada informasi yang jelas mengenai bantuan tersebut dan bagaimana dana tersebut disalurkan.
5. Pemberhentian Perangkat Desa: Salah satu isu yang juga menjadi perhatian adalah pemberhentian beberapa perangkat desa tanpa alasan yang jelas. Warga merasa bahwa keputusan ini diambil tanpa prosedur yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa.
6. Tuntutan Pengunduran Diri Kepala Desa: Sebagai puncak dari tuntutan, warga menuntut agar Kepala Desa Karang Ligar segera mundur dari jabatannya. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan desa saat ini tidak mampu membawa perubahan yang positif bagi masyarakat, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun pengelolaan anggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Karang Ligar, yang dihubungi oleh awak media, belum memberikan keterangan resmi terkait aksi unjuk rasa ini.

Saat ditemui untuk dimintai tanggapan, kepala desa enggan berkomentar atau memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu-isu yang diangkat oleh para pengunjuk rasa.

Tanggapan Warga dan Harapannya :

Sementara itu, salah satu perwakilan dari warga, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa mereka akan terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka atas transparansi anggaran desa dan pembangunan yang lebih baik.

“Kami hanya ingin agar pemerintah desa membuka akses informasi dengan jelas kepada kami, agar kami tahu ke mana anggaran desa digunakan. Kami berharap kepala desa bisa mendengarkan tuntutan kami dan memperbaiki kondisi ini,” ujar warga tersebut.

Aksi ini mencerminkan keresahan yang semakin meluas di kalangan masyarakat Desa Karang Ligar yang merasa tidak diberdayakan dalam proses pembangunan desa.

Masyarakat berharap agar masalah ini segera diselesaikan dengan keterbukaan yang lebih baik, serta adanya perubahan dalam manajemen pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan penting terkait dengan masalah transparansi anggaran dan pembangunan desa di Indonesia.

Warga berharap agar pemerintah desa lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi mereka demi kemajuan bersama.

Perkembangan selanjutnya terkait tuntutan warga Desa Karang Ligar ini masih menunggu respon dari pihak berwenang, termasuk pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten Karawang.

**Iyut Ermawati