SINARPOS.com – Jakarta || Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru-baru ini mengumumkan kenaikan pangkat Mayor Tedi. Namun, keputusan ini menuai kontroversi karena diduga tidak didasarkan pada prestasi dan melanggar aturan TNI. Kenaikan pangkat ini menjadi sorotan banyak pihak yang mempertanyakan keadilan dan transparansi di balik keputusan tersebut.

Keputusan untuk menaikkan pangkat Mayor Tedi mendapat perhatian luas. Mayor Tedi diketahui memiliki riwayat kontroversi yang menimbulkan keraguan terhadap integritasnya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan logistik militer yang belum terselesaikan.

Para pengamat militer menekankan bahwa kenaikan pangkat di TNI harus berdasarkan prestasi yang jelas dan sesuai aturan. “Kenaikan pangkat tanpa prestasi merusak citra dan kepercayaan terhadap TNI,” ungkap seorang pengamat militer.

Di dalam TNI sendiri, banyak suara ketidakpuasan. Anggota TNI merasa kenaikan pangkat Mayor Tedi tidak adil dan dapat menurunkan moral prajurit yang bekerja keras dan disiplin. “Proses kenaikan pangkat yang tidak adil berdampak buruk pada semangat prajurit,” kata seorang anggota TNI yang tak ingin disebutkan namanya.

Masyarakat dan organisasi sipil merespons keputusan ini dengan keprihatinan. Mereka mendesak TNI untuk memberikan klarifikasi dan memastikan keputusan kenaikan pangkat dilakukan secara adil dan transparan. “Kami berharap TNI bisa menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan bertindak transparan dan sesuai aturan,” ujar seorang perwakilan organisasi sipil.

Isu kenaikan pangkat ini berpotensi merusak citra dan kepercayaan publik terhadap TNI. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk menjaga integritas institusi militer dan memastikan setiap keputusan diambil sesuai aturan yang berlaku.(Tim/Grati/Pasuruan)