Sinarpos.com,Purwakarta -Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pabrik genteng dan JISC Apartemen Buruh,Serta Perumahan HWB Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/4/2026).

Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya sektor swasta dalam mendukung program perumahan nasional.

Kuningan Mentri PKP di dampingi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady.

Menteri PKP peninjauan ke Plered dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaku UMKM genting lokal dalam mendukung kebutuhan program perumahan, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat.

“Pelaksanaan program gentingisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kami ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan”
kata menteri PKP

“Hari ini kita berada di pabrik genting Plered untuk melihat langsung kesiapan UMKM genting lokal. Kita ingin memastikan mereka siap dari sisi produksi, kualitas, dan distribusi,” ujarnya.

Selanjutnya Menteri PKP Tinjau Apartemen Buruh JISC, Ingatkan Lokasi Harus Dekat Kawasan Industri Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pelaksanaan program gentingisasi harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang berlaku.

Tinjau Hunian Murah di Purwakarta, Menteri PKP: Ini Bukan Sekadar Rumah, Tapi Masa Depan
Lebih lanjut, memaparkan potensi besar program ini dalam menggerakkan ekonomi daerah. Terlebih, tahun ini pelaksanaan BSPS di Jawa Barat sebanyak 40.000 unit.

“Satu unit rumah membutuhkan kurang lebih 300 genting. Jika kita dorong menggunakan genting lokal dengan harga sekitar Rp2.300 per satuan, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp27,6 miliar untuk UMKM genteng lokal,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa potensi penggunaan genteng lokal tidak hanya berasal dari program BSPS, tetapi juga dari rumah subsidi.

“Untuk rumah subsidi di Jawa Barat, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 62.591 unit, dengan kebutuhan sekitar 730 genting per unit. Tahun ini kita dorong seluruh rumah subsidi di Jawa Barat untuk menggunakan genting lokal,” katanya

Menurutnya, langkah ini menjadi strategi konkret untuk mendorong UMKM naik kelas melalui program pemerintah.

“Kita doakan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentingisasi ini, karena skalanya besar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai pembanding, pada 2025 pemesanan genting untuk program perumahan tercatat mencapai sekitar 3 juta genting yang dipenuhi oleh kurang lebih 72 pabrik genting di kawasan Plered.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian PKP dalam mendorong program gentengnisasi yang melibatkan pelaku UMKM lokal.

“Kami mengapresiasi Menteri PKP atas program gentingisasi ini. Penggunaan produk genting dari UMKM lokal Jawa Barat akan sangat membantu meningkatkan ekonomi daerah,” ucap KDM.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

“Kami siap membantu mempermudah perizinan produksi genteng serta mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk upah bagi para buruh genteng di Jawa Barat,” katanya.

Sementara perumahan Hunian Warisan bangsa (HWB ) Untuk mendukung dan memulai program gentingisasi ini, Memesan sebanyak 44.000 genting untuk kebutuhan perumahan Hunian Warisan Bangsa dari Lippo Group.

Melalui langkah ini, Kementerian PKP berharap program gentingisasi tidak hanya mempercepat penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan industri bahan bangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat.***Galang