Sinarpos.com, Kabupaten Malang 12 April 2026 — Penyaluran tambahan dana Hari Orang Kerja (HOK) kepada petani tebu di Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang memunculkan dugaan kejanggalan dalam tata kelola bantuan program bongkar ratoon tahun 2025. Dana yang semula dikeluhkan belum diterima secara utuh, belakangan justru dibayarkan menyusul setelah protes petani mencuat.

Sejumlah petani mengaku baru menerima kekurangan dana HOK pada Sabtu (11/4/2026) sore. Salah satunya, Rudi Hartono, menyebut dirinya menerima tambahan sebesar Rp3,5 juta yang sebelumnya belum dibayarkan.

“Kelihatannya ketua kelompok taninya takut, mas,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Namun, proses penyaluran dana tambahan tersebut justru menimbulkan pertanyaan. Rudi mengungkapkan bahwa uang diberikan langsung oleh ketua kelompok tani, disertai tanda terima bermeterai dan dokumentasi berupa foto.

Ia juga mengaku tidak memahami dokumen yang ditandatangani saat itu.

“Saya tidak melihat dokumennya, karena saya ini petani, orang yang tidak tahu,” katanya.

Temuan ini mengarah pada dugaan lemahnya transparansi dalam proses administrasi.

Beberapa petani bahkan disebut baru diminta menandatangani dokumen pada saat pelunasan dana, bukan saat pencairan awal sebagaimana lazimnya prosedur bantuan pemerintah.

Distribusi dana HOK sendiri tidak dilakukan secara langsung kepada petani, melainkan melalui rekening kelompok tani. Skema ini membuka ruang kendali penuh di tingkat kelompok sebelum dana dibagikan ke anggota.

Dalam praktiknya, sejumlah petani mengaku hanya menerima sebagian dana di tahap awal, bahkan ada yang hanya memperoleh sekitar Rp500 ribu, sebelum akhirnya dilunasi hingga Rp4 juta setelah muncul keluhan.

Tidak hanya soal dana, bantuan bibit tebu juga menjadi bagian dari program yang disalurkan sebelumnya. Sebanyak 60.000 mata tunas atau setara 7–8 ton disebut telah dibagi kepada delapan petani dalam satu kelompok. Namun, tidak semua penerima memahami rincian bantuan yang mereka terima, baik dari sisi nilai maupun administrasi.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait mekanisme pencairan dana HOK di tingkat kelompok tani, termasuk dokumen apa saja yang digunakan dalam proses tersebut.

Ketua Kelompok Tani Rojo Koyo, Agus Tulis Byanto, belum memberikan keterangan rinci terkait distribusi dana kepada 32 petani di desa itu.

Meski demikian, sejumlah petani menyebut ketua kelompok sempat menyampaikan permintaan maaf dan mengakui adanya kekhilafan dalam penyaluran bantuan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai pengawasan program bongkar ratoon di tingkat lapangan. Minimnya pemahaman petani terhadap dokumen yang ditandatangani serta keterlambatan pembayaran dana menjadi indikasi adanya celah dalam sistem distribusi bantuan.

Jika tidak segera ditelusuri, praktik serupa dikhawatirkan berpotensi terjadi di wilayah lain, mengingat pola penyaluran melalui kelompok tani merupakan mekanisme umum dalam program pertanian pemerintah.(Ilham)