Sinarpos.com – Geliat arus balik Lebaran tahun ini kembali menyisakan fenomena klasik yang tak kunjung terurai urbanisasi masif. Berdasarkan data terkini, jumlah penduduk Indonesia telah menembus angka 280,7 juta jiwa, dengan konsentrasi penduduk perkotaan mencapai 57-60%. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya tetap menjadi magnet kuat bagi pendatang baru.

​Pemerintah Kota Surabaya bahkan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Pengendalian Urbanisasi 2026, sementara DPRD DKI Jakarta terus mengingatkan agar pendatang tidak sekadar modal nekat. Namun, realitas tidak seindah harapan, banyak di antara mereka justru terjebak dalam kerasnya kehidupan kota, seperti pengangguran, biaya hidup tinggi, hingga hunian tidak layak. Fenomena ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan indikator nyata adanya ketimpangan struktural yang terus berulang tanpa penyelesaian mendasar.

Fakta Ketimpangan yang Tak Terbantahkan

​Urbanisasi pasca-Lebaran adalah cermin retak pembangunan kita. Berbagai fakta di lapangan menegaskan ketimpangan ekonomi nyata terjadi, jurang lebar antara desa dan kota yang mendorong perpindahan penduduk secara paksa oleh keadaan.
​
Di sisi lain, nampak terjadi adanya pelemahan sektor desa, desa kehilangan sumber daya manusia muda yang produktif , padahal tanpa tenaga muda, inovasi dan ekonomi lokal desa kian layu.
Terebih, ​tekanan demografi kota- kota besar mengalami beban demografi yang melampaui daya dukung lingkungannya, memicu peningkatan angka pengangguran dan masalah sosial yang kompleks.

Akar Masalah

​Jika ditelaah secara mendalam, urbanisasi masif ini adalah buah dari penerapan sistem Kapitalisme yang cacat sejak dalam pikiran. Ketimpangan menjadi keniscayaan, karena dalam kapitalisme, keuntungan adalah orientasi utama. Pembangunan hanya difokuskan pada wilayah yang dianggap menguntungkan secara bisnis (perkotaan).

Akibatnya, alokasi anggaran bersifat Jakarta-sentris atau Kota-sentris, sementara desa dibiarkan tertinggal. ​Formalitas dan bancakan proyek, program ekonomi desa seperti BUMDes atau Koperasi Desa seringkali hanya bersifat administratif dan pencitraan. Alih-alih menjadi solusi, program-program ini kerap berubah menjadi ajang bancakan proyek yang menguntungkan segelintir elit, tanpa menyentuh akar persoalan ekonomi rakyat desa.

Masyarakat desa tidak benar-benar memilih pindah, tetapi dipaksa oleh sistem yang memutus akses ekonomi mereka di tanah kelahiran. Ini adalah bukti konkret kegagalan kapitalisme dalam mewujudkan distribusi kesejahteraan yang adil.

Solusi Hakiki dalam Bingkai Syariat Kaffah

​Islam menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan , jaminan per orang dalam Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, papan serta kebutuhan publik pendidikan, kesehatan setiap individu rakyat,negara tidak menunggu rakyat datang ke pusat ekonomi, melainkan memastikan kesejahteraan hadir di mana pun rakyat berada.

​Pembangunan merata tanpa diskriminasi Islam membangun seluruh wilayah tanpa mengenal istilah daerah tertinggal . Infrastruktur dan fasilitas publik dibangun hingga pelosok untuk melayani manusia, bukan melayani kepentingan pemilik modal.

Revitalisasi agraria strategis ala islam dengan menjadikan pertanian sebagai pilar ekonomi
Melalui kebijakan Ihya-ul Mawat (menghidupkan lahan mati), negara menyediakan lahan, modal, dan teknologi bagi petani. Desa diposisikan sebagai pusat kekuatan ekonomi, bukan wilayah yang ditinggalkan.

Dari sisi kepemimpinan, maka aspek kepemimpinan dalam islam adalah melayani (Ri’ayah), melalui Khalifah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab langsung. Ia wajib melakukan inspeksi hingga ke pelosok untuk mengetahui kondisi riil masyarakat, sebagaimana teladan Khalifah Umar bin Khattab ra. Ini adalah kewajiban syar’i, bukan sekadar retorika politik.

Rasulullah SAW bersabda:

​“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Aturan Allah SWT Bisa Jadi Pilihan

​Urbanisasi pasca-Lebaran adalah fenomena berulang yang seharusnya membuka mata kita semua. Selama sistem Kapitalisme dipertahankan, ketimpangan akan terus terjadi, desa akan terus mati, dan kota akan semakin terbebani. Islam tidak menawarkan solusi tambal sulam, melainkan perubahan sistem secara total (Kaffah).

​Allah SWT berfirman:

​“Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi…” (QS. Al-A’raf: 96)

​Kesejahteraan sejati hanya akan terwujud dengan penerapan aturan Allah secara menyeluruh. Sudah saatnya umat menyadari bahwa Islam adalah sistem hidup yang sempurna. Hanya dengan kembali pada syariat-Nya, kita dapat menghadirkan keadilan yang merata bagi setiap jiwa, baik di kota maupun di pelosok desa.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Oleh: Robiyatun (Pegiat Literasi)