SINARPOS.com CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang digelar pada Senin (30/03) di Aula Kecamatan Cimahi Selatan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah sistematis pemerintah dalam menekan risiko bencana sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks.

Berbagai potensi bencana di wilayah Cimahi seperti banjir, cuaca ekstrem, longsor, hingga gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang, serta bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, menjadi ancaman dominan yang frekuensinya terus meningkat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, menyampaikan bahwa berbagai kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kerugian jiwa, kerusakan lingkungan, serta dampak psikologis masyarakat sebagian besar dipicu oleh rendahnya kesiapsiagaan.

“Pendekatan mitigasi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi harus terencana, terukur, dan berkelanjutan hingga ke level komunitas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa investasi pada mitigasi jauh lebih efisien dibandingkan penanganan pascabencana.

“Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk mitigasi dapat menghemat empat hingga tujuh kali lipat biaya saat bencana terjadi,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi geografis Cimahi yang rawan bencana menjadikan aspek kebencanaan sebagai variabel penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk integrasi mitigasi dalam perizinan bangunan, tata ruang, dan kebijakan infrastruktur berbasis pengurangan risiko.

Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari berbagai kelurahan, termasuk ketua RT dan karang taruna. Para peserta dibekali pemahaman praktis terkait pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan saat dan setelah bencana, termasuk simulasi evakuasi, pengenalan tanda-tanda bencana, dan pembangunan sistem peringatan dini di tingkat lingkungan.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk aktif menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, serta memastikan kesiapan jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah masing-masing.

Hingga saat ini, penanganan bencana di Cimahi dinilai menunjukkan capaian positif, terutama dalam aspek respons cepat terhadap kondisi darurat. Namun demikian, fase pemulihan tetap memerlukan koordinasi lintas sektor dan waktu yang tidak singkat. Karena itu, penguatan mitigasi dinilai sebagai strategi paling efektif untuk meminimalkan dampak bencana di masa depan.

Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan aplikasi KANDAGA (Kanal Dokumen Administrasi Terintegrasi), inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana berbasis digital.

KANDAGA merupakan “brankas digital” gratis bagi warga Cimahi untuk menyimpan salinan dokumen kependudukan dan pendidikan secara aman. Aplikasi ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya gratis tanpa biaya, sistem keamanan berbasis login dan hak akses, serta memastikan dokumen tetap dapat diakses meskipun dokumen fisik rusak akibat bencana.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam membangun ketangguhan masyarakat yang siap menghadapi berbagai potensi bencana secara mandiri dan berkelanjutan.(Bidang IKPS)

**PRESS RELEASE
Nomor: 032/PR/IKPS.DISKOMINFO/03/2026