SINARPOS.com 17 Maret 2026, Bandung – DPRD Kota Bandung melalui Komisi II mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memperkuat pengawasan distribusi pangan di seluruh lini, baik pasar tradisional maupun ritel modern. Langkah ini dinilai krusial dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan pemerataan akses pangan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Pemantauan langsung dilakukan Komisi II DPRD Kota Bandung ke Pasar Kosambi dan salah satu ritel modern Yogya Sunda pada Selasa (17/3/2026). Kegiatan ini melibatkan Wakil Ketua Komisi II, Hj. Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd., bersama anggota Komisi II Indri Rindani dan Eko Kurnianto W., S.T., M.Pmat., serta didampingi Wali Kota Bandung, M. Farhan.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga bahan pokok secara umum masih relatif stabil. Namun, terdapat indikasi penurunan daya beli masyarakat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam mengantisipasi potensi gejolak pasar akibat isu global, termasuk dampak konflik internasional.

“Isu global dapat memicu kepanikan di masyarakat yang berujung pada aksi borong atau panic buying. Meskipun saat ini belum terjadi secara signifikan, Pemkot harus memastikan kondisi tersebut tidak berkembang,” ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD menekankan pentingnya transparansi data dari pengelola pasar dan pelaku ritel modern guna mencegah praktik penimbunan barang. Pengawasan distribusi pangan yang ketat dinilai menjadi kunci agar ketersediaan barang tetap terjaga dan tidak merugikan masyarakat.

Komisi II juga mendorong agar pengelola pasar, baik tradisional maupun modern, secara aktif memperbarui serta melaporkan aktivitas pembelian dalam skala besar. Sinkronisasi data antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai penting untuk memastikan distribusi berjalan optimal.

Selain itu, DPRD Kota Bandung meminta Pemkot untuk siap melakukan operasi pasar apabila diperlukan, sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.

Upaya edukasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian, khususnya terkait pola konsumsi yang bijak dan rasional. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas psikologis pasar serta mencegah terjadinya kepanikan massal.

“Kami berharap Pemerintah Kota Bandung dapat lebih responsif dalam mengambil langkah strategis guna meningkatkan daya beli masyarakat, serta memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi dengan baik,” tambahnya.

Dengan penguatan pengawasan distribusi pangan, DPRD Kota Bandung optimistis stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah dapat terus terjaga, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi gejolak ekonomi global. (Cipta)

**Humas DPRD Kota Bandung