Pesisir Selatan, Sinarpos.com — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal, melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026.

Kunjungan tersebut bertujuan menelusuri progres usulan pembangunan kembali jembatan gantung Pelangai Gadang di Kecamatan Ranah Pesisir serta dua jembatan gantung lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Novermal yang merupakan legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan bentuk komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat terdampak bencana.

Awalnya, ia berencana bertemu dengan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, yang juga merupakan kerabatnya. Namun pertemuan tersebut tidak dapat terlaksana karena Rustian sedang menjalankan agenda kedinasan lainnya.

Meski demikian, Novermal tetap diterima oleh Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Afrial Rosya.

Dalam pertemuan itu, Novermal mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut terhadap usulan pembangunan kembali tiga jembatan gantung yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ia menjelaskan bahwa jembatan gantung Pelangai Gadang merupakan akses vital masyarakat, terutama bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas harian warga.

Selain Pelangai Gadang, dua jembatan gantung lainnya juga diusulkan untuk dibangun kembali karena mengalami kerusakan akibat bencana.

Sebelumnya, tim BNPB telah turun langsung meninjau kondisi lapangan bersama Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni.

Dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk ketiga jembatan tersebut juga telah diserahkan kepada tim BNPB sebagai kelengkapan administrasi dan teknis.

Namun dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa proses pembangunan kembali jembatan Pelangai Gadang masih membutuhkan tahapan panjang.

Afrial Rosya menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan terbaru, penanganan darurat tidak lagi diperbolehkan dalam bentuk pekerjaan permanen.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan pekerjaan permanen dalam skema dana darurat.

Ia menyebutkan bahwa pekerjaan permanen harus diakomodasi melalui program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sayangnya, usulan tiga jembatan gantung dari Pesisir Selatan belum masuk dalam daftar program hibah tahun 2026.

Kendati demikian, Afrial memastikan bahwa usulan tersebut akan diberikan catatan khusus agar menjadi prioritas pembahasan di Bappenas.

Hal ini mengingat usulan tersebut berkaitan dengan penanganan dampak bencana tahun 2024.

Sementara itu, Tim Kedaruratan BNPB yang sebelumnya turun ke lapangan bersama Bupati Hendrajoni menyebutkan bahwa atas arahan pimpinan, ketiga jembatan dimasukkan ke dalam daftar usulan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) tahun 2025.

Artinya, pembangunan kembali ketiga jembatan tersebut akan ditangani bersamaan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur lain yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor pada 27 November 2025.

Meski sudah masuk dalam daftar usulan R3P, jadwal pasti realisasi pembangunan masih belum dapat dipastikan.

Novermal menegaskan bahwa ketiga jembatan tersebut merupakan usulan rehab rekon bencana tahun 2024 dan seluruh dokumen teknis telah dipenuhi.

Ia berharap Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, segera berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB guna meminta arahan khusus agar pembangunan dapat dipercepat.

Harapan serupa juga disampaikan kepada Lisda Hendrajoni selaku Anggota DPR RI yang menjadi mitra kerja BNPB di tingkat pusat.

Masyarakat Pesisir Selatan, kata Novermal, sangat menantikan realisasi pembangunan tersebut karena jembatan gantung merupakan infrastruktur penghubung utama antarwilayah.

Sebagai perbandingan, dari lima jembatan gantung yang diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, tiga di antaranya telah selesai dikerjakan dan dua lainnya sedang dalam proses lelang, sehingga warga berharap tiga jembatan yang diusulkan ke BNPB juga segera direalisasikan.***