SINARPOS.com – JAMBI Sabtu, 14 Februari 2026 || Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, secara resmi melantik jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPWI Provinsi Jambi. Pelantikan tersebut berdasarkan SK DPP Nomor 01/SP-DPD-PPWI/JB/II/2026 yang berlaku sejak 14 Februari 2026 hingga Desember 2030.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan meriah di Gedung ESDM Kota Baru, Jambi. Dalam struktur kepengurusan yang baru, DPD PPWI Provinsi Jambi dipimpin oleh Ketua Abdul Mutholib, SH, yang bertanggung jawab sebagai Ketua Harian organisasi di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPWI menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus, mulai dari ketua hingga biro-biro atau divisi, harus mampu membawa organisasi ke arah yang lebih progresif dan profesional. Ia menekankan pentingnya keberanian dalam menyuarakan kebenaran serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

“Pengurus DPD PPWI Jambi harus mampu membawa bendera organisasi ini ke jenjang yang lebih baik. Wajib berpihak kepada kepentingan warga masyarakat Jambi, membela kejujuran, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan menegakkan kebenaran. Jangan hanya bekerja secara seremonial atau sekadar memproduksi berita, tetapi harus berani bersuara tentang kebenaran sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Pelantikan tersebut juga dihadiri sejumlah tamu undangan dari unsur Forkopimda dan institusi penegak hukum. Perwakilan dari Kepolisian Daerah Jambi, Komando Resor Militer 042/Garuda Putih, serta Kejaksaan Tinggi Jambi turut memberikan sambutan dan dukungan.

Dalam sambutannya, para perwakilan institusi tersebut menyampaikan apresiasi dan harapan agar kepengurusan DPD PPWI Provinsi Jambi yang baru dapat menyajikan pemberitaan yang konstruktif, edukatif, serta berorientasi pada pembangunan dan kepentingan masyarakat Jambi.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, diharapkan DPD PPWI Provinsi Jambi mampu memperkuat peran pewarta warga sebagai bagian dari kontrol sosial, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membangun daerah yang transparan, adil, dan berintegritas.

(Laiden Sihombing)