SINARPOS.COM | SUMENEP – Rencana pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa untuk menetapkan strategi kebijakan dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih), di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia, perlu diberikan baik kepada pemerintah di daerah.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Sumenep, melalui Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Hairil Iskandar, SE, M.Ak, menyampaikan rencana kolaborasi tiga kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi merupakan program yang bagus untuk dilaksanakan.

“Kami masih menunggu prosedur dan bentuknya seperti apa, dan tentunya ini juga merupakan upaya revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD),” ujar Hairil, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (04/03/2025).

Diakui Hairil, jika saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melalui DKUPP terus melakukan penguatan kelembagaan Koperasi yang ada. Sebab, diakui selama ini banyak Koperasi yang “hidup segan mati tak mau”, sehingga diperlukan upaya untuk membantu menyiapkan Koperasi yang benar-benar bisa dipercaya dan akuntabel.

“Yang ada banyak Koperasi abal-abal yang bentuk Koperasi, tapi sistemnya tidak. Karena Koperasi ada regulasi yang harus benar-benar mampu menjalankan usaha untuk menyejahterakan anggotanya,” tandasnya.

Dengan terbentuknya Koperasi yang berdaya, yaitu Koperasi yang bisa meraih keuntungan melalui usahanya dan hasilnya kembali kepada anggotanya, sementara yang hanya melebelkan Koperasi dalam praktiknya tidak melakukan kegiatan sebagaimana Koperasi, seperti halnya dengan menjalankan usaha bersama serta Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Sementara itu DKUPP Kabupaten Sumenep dengan keterbatasan kegiatan pada tahun 2024 lalu juga telah melaksanakan penilaian sampel kepada 43 Koperasi dari 1.500 Koperasi yang ada di Kabupaten Sumenep. Dan tercatat ada 32 Koperasi kategori sehat dan 12 Koperasi kategori cukup sehat sedangkan lainnya dalam pengawasan. ( Bambang )