sinarpos.com – Karawang. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu, S.H., menegaskan bahwa penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kunci utama dalam mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Aula Kantor Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Sabtu (7/2/2026). Forum ini dihadiri Karang Taruna serta pelaku UMKM Desa Cilewo, berlangsung interaktif dengan pembahasan mendalam mengenai tantangan dan peluang usaha lokal.

UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi
Sri Rahayu menekankan bahwa UMKM bukan sekadar sektor pendukung, melainkan tulang punggung perekonomian daerah.

“UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jawa Barat. Tantangan yang mereka hadapi harus dijawab dengan kebijakan yang tepat serta pengawasan yang kuat,” ujar Sri Rahayu yang akrab disapa Mak Sri.

Ia mengungkapkan sejumlah hambatan yang masih dihadapi UMKM, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas SDM yang belum merata, perizinan usaha yang rumit, hingga minimnya infrastruktur distribusi produk lokal.

Rekomendasi Strategis
Dalam forum tersebut, Sri Rahayu menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan lapangan, di antaranya:

Memperluas akses pembiayaan formal melalui Jamkrida dan lembaga keuangan mikro.

Mendorong pengembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Menyederhanakan proses perizinan dan sertifikasi usaha, termasuk halal dan HAKI.

Memperbanyak pelatihan keterampilan serta pendidikan kewirausahaan.

Mendorong digitalisasi UMKM dalam pencatatan keuangan, pemasaran, dan manajemen usaha.

Dukungan Pemerintah Daerah
Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, Ahdan Subhan, menegaskan bahwa sertifikasi usaha menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

“Sertifikasi halal, NIB, dan merek dagang sangat penting agar produk UMKM Karawang bisa masuk ke pasar lebih luas. Kami terus mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM agar proses sertifikasi semakin mudah dan terjangkau,” ujarnya.

Penutup
Sri Rahayu menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat akan terus diperkuat agar setiap program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kebijakan tidak cukup hanya tertulis di atas kertas. Harus ada pengawasan agar implementasinya benar-benar menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lapangan,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan pengawasan seperti ini mampu memberikan gambaran utuh mengenai kondisi riil masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

(Iyut Ermawati)