Paciran , kabupaten bandung 6 Februari 2026 – Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan tahun 2026 mulai menimbulkan keresahan di kalangan satuan pendidikan di Kabupaten Bandung. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi bagian dari standar proses pembelajaran terancam tidak dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan anggaran dan pengetatan aturan penggunaan dana.

Tokoh pendidikan Kabupaten Bandung, Wawan Wardana, menyampaikan bahwa meskipun anggaran sekolah telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, proses tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, masih diperlukan verifikasi lanjutan oleh pengawas agar permasalahan aktual yang dihadapi sekolah benar-benar teridentifikasi.

Wawan menjelaskan bahwa pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2026 sangat berbeda dibandingkan tahun 2025. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga ke daerah, yang berdampak langsung pada pembatasan berbagai pos pembiayaan sekolah.

Ia menyoroti bahwa sejumlah kebutuhan kegiatan yang sebelumnya diperbolehkan, seperti konsumsi kegiatan (mamin), transfer tertentu, hingga perjalanan dinas, kini tidak lagi dapat dibiayai. Akibatnya, kepala sekolah berada dalam posisi dilema karena kegiatan pembelajaran tetap harus berjalan, sementara anggaran yang tersedia sangat minim dan penggunaannya dibatasi ketat.

Menurut Wawan, secara nominal anggaran sekitar Rp960.000 masih dapat mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. Namun persoalan utama bukan pada jumlah dana semata, melainkan pada aturan penggunaan anggaran yang tidak memungkinkan dana tersebut dialokasikan ke pos yang dibutuhkan secara fleksibel.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tingkat wilayah. Wawan mencontohkan apabila Kecamatan Ciwidey tidak mampu menyelenggarakan kegiatan yang selama ini rutin dilakukan, hal tersebut berpotensi menimbulkan penilaian negatif dari kecamatan lain maupun dari atasan, padahal kegiatan tersebut merupakan bagian dari standar proses pembelajaran.

Sebagai upaya menyikapi keterbatasan tersebut, Wawan menyebutkan perlunya strategi efisiensi yang tepat, termasuk kemungkinan menunjuk sekolah-sekolah yang memiliki kompetensi tertentu sebagai pelaksana kegiatan. Namun ia menegaskan bahwa tekanan anggaran tidak hanya dirasakan sekolah kecil, bahkan sekolah dengan jumlah siswa besar pun saat ini berada dalam kondisi yang goyah.

Selain itu, Wawan juga mengkritisi kebijakan pengurangan alokasi honor yang sebelumnya mencapai 50 persen menjadi sekitar 20 persen. Penurunan tersebut dinilai sangat jomplang dan memberatkan, karena honor yang sudah kecil harus kembali dipangkas. Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan penganggaran agar tidak berdampak pada kualitas dan keberlangsungan proses pendidikan.**

Sam Permana