PURWAKARTA – sinarpos.com -Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menjadi fokus utama dalam agenda kerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu Agustina, S.H., dari Fraksi Partai Golkar. Melalui kunjungan kerja dan pertemuan strategis di Aula SKB Purwakarta pada Jumat (23/1/2026), Sri Rahayu bertemu langsung dengan puluhan pelaku UMKM lintas sektor untuk memperkuat pondasi ekonomi akar rumput.

Inovasi sebagai Harga Mati
Dalam orasinya, Sri Rahayu menegaskan bahwa inovasi adalah kunci agar UMKM mampu bersaing di era global.

“UMKM adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara riil. Kita tidak bisa lagi hanya bermain di pasar lokal dengan standar lama. Saya mendorong bapak dan ibu sekalian untuk terus berinovasi, memperbaiki kemasan, dan menjaga kualitas agar kita bisa naik kelas dan menembus pasar global,” tegasnya.

Tiga Pilar Pengawasan DPRD
Sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Sri Rahayu menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan. Ia menggarisbawahi tiga pilar utama dalam penguatan UMKM desa:

Validasi Data Penerima – memastikan bantuan modal dan alat produksi tepat sasaran.

Efektivitas Dana Desa & BUMDes – mendorong BUMDes menjadi off-taker produk UMKM lokal.

Legalitas Usaha – percepatan pembuatan NIB dan sertifikasi halal agar produk siap masuk pasar modern.

Tantangan UMKM Desa
Sri Rahayu juga menyerap aspirasi warga terkait sulitnya akses pasar dan tingginya biaya logistik. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk membangun infrastruktur digital hingga pelosok desa.

“Produk desa kita seringkali berkualitas jempolan, namun kalah dalam branding dan pemasaran digital. Pelatihan harus konkret, bukan sekadar seremonial,” ujarnya.

Selain itu, rumitnya perizinan P-IRT dan sertifikasi lainnya masih menjadi hambatan klasik. Komisi I berkomitmen mengevaluasi regulasi agar lebih sederhana dan berpihak pada rakyat kecil.

Sinergi dan Harapan ke Depan
Pertemuan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar pelaku usaha. Sri Rahayu menegaskan bahwa desa adalah pondasi utama ketahanan ekonomi nasional.

“Kita tidak ingin program pemerintah hanya berhenti pada pemberian bantuan lalu ditinggal begitu saja. Pengawasan kami akan memastikan adanya pendampingan hingga UMKM benar-benar mandiri dan mampu bersaing jangka panjang,” tutupnya optimis.

Penutup
Kegiatan yang dihadiri pelaku usaha kuliner, kerajinan, hingga industri kreatif ini diakhiri dengan komitmen bersama menjaga sinergi antara UMKM, pemerintah daerah, dan DPRD Jawa Barat. Harapannya, tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan ekonomi desa yang berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi tantangan global.

(Iyut Ermawati)