Sinarpos.com

Lampung – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung resmi dievaluasi. Evaluasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyusul berbagai persoalan yang mencuat dalam implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, Selasa (20/01/2026).

Rapat evaluasi membahas pelaksanaan MBG sepanjang tahun 2025 sekaligus mempersiapkan tugas Satuan Tugas MBG Tahun 2026. Sejumlah catatan penting mengemuka, mulai dari keluhan kualitas menu hingga aspek kelayakan dan higienitas nya makanan.

Dalam evaluasi terungkap, beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi anak secara aman dan berkualitas.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar dan tujuan program nasional.

“Kita ingin memastikan apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana peran Pemerintah Daerah Lampung dalam mendukung keberhasilan program ini,” ungkap Mirza usai rapat.

Ia menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait menu makanan, infrastruktur dapur, serta kualitas bahan pangan yang digunakan.

“Standarisasi harus diperkuat. Mulai dari menu, infrastruktur dapur, sampai kualitas bahan makanan,” tegasnya.

Selain kualitas layanan, Gubernur juga menyoroti keterkaitan MBG dengan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG seharusnya dapat dipenuhi dari desa-desa di Lampung agar terjadi perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Lampung ini penghasil pangan, tetapi belum semuanya siap menyuplai kebutuhan MBG. Desa-desa perlu dipersiapkan agar mampu menyediakan bahan pangan yang layak dan berkelanjutan,” kata Mirza.

Ia mengakui, hingga kini masih banyak bahan makanan MBG yang didatangkan dari luar daerah akibat keterbatasan kesiapan desa. Karena itu, pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan kota akan mendorong desa menjadi penyangga utama kebutuhan pangan program MBG.

Tak hanya itu, pengelolaan dampak lanjutan program, seperti pengelolaan sampah dari kegiatan MBG, juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan akan terus dibenahi.

Melalui evaluasi dan penguatan persiapan Satgas MBG 2026, Pemprov Lampung berharap program Makan Bergizi Gratis dapat semakin berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di perdesaan.