Sinarpos.com-Kalimantan,Barat – Aktivitas ilegal berupa Pertambangan Emas semangkin marak di Kalimantan Barat, dari hasil pantauan tim Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Kalbar, di lapangan hampir beberapa kabupaten Melakukan Aktivitas pertambangan emas yang di duga tidak memiliki ijin, Ketua DPW FRIC Kalbar siap mengawal, apa yang menjadi program dan komitmen Kapolda Kalbar Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., S.H., M.H., dalam memberantas dan menertibkan pelaku-pelaku aktivitas ilegal, Sabtu (3/1/2026).

Pernyataan Kapolda Kalbar Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, dalam komprensi pers akhir tahun, Rabu, 31 Desember 2025. Ia secara terbuka membantah narasi yang kerap digunakan untuk membenarkan PETI sebagai “urusan perut” dan menekankan bahwa tidak ada kompromi dengan aktivitas ilegal peti karna hal tersebut sangat berdampak buruk terhadap alam dan lingkungan sekitar.

“Praktik tambang emas ilegal bukan persoalan ekonomi rakyat kecil, melainkan ekspresi keserakahan yang merusak lingkungan dan membahayakan generasi mendatang,” ungkap Irjen Pol Pipit Rismanto.

Menurut Kapolda Kalbar penyebutan PETI sebagai jalan keluar ekonomi justru menutup fakta bahwa keuntungan utama dinikmati segelintir pemodal. “Orang yang punya modal besar lalu mengaku miskin, itu bukan soal perut. Itu keserakahan,” kata Pipit.

Ketua DPW FRIC Kalbar Rabi menyampaikan bahwa sikap dan langkah tegas Kapolda Kalbar dalam menjaga Alam dan Lingkungan adalah sangat tepat, dan patut diberikan apresiasi agar lingkungan tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan serius yang dapat menyebabkan bencana alam seperti yang menimpa saudara/saudari kita yang ada di Sumatra Utara, akibat dari Hutan dan isi perut bumi di keruk, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lanjut Rabi, kejadian serupa yang menimpa saudara/saudari kita jangan sampai terulang kembali dan terjadi di Kalimantan Barat, cukuplah sudah yang sudah terjadi.

Rabi berharap, kepada semua masyarakat, agar tetap menjaga Tanah Borneo Kalimantan Barat seperti Hutan dan Sungai, agar tetap terlestari dengan baik, dan jika ingin melakukan aktivitas pertambangan biarlah tertib secara administrasi, buatkan ijin secara khusus, agar bisa meminalisir kerusakan alam sekitar, karna dengan adanya ijin khusus secara benar yang sah, tentu sudah melalui kajian spesifikasi yang tepat.

Rabi juga menghimbau, kepada semua Taem FRIC KALBAR 8 Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk di Kalbar, agar mendukung penuh program Pak Presiden, Kapolri dan Kapolda Kalbar, untuk tidak henti-hentinya mengumpulkan data yang kongkrit dan akurat, terkait titik koordinat, dari penampung sampai dengan pelaku ilegal yang ada untuk kita serahkan secara resmi kepada Polda Kalbar dan Dirkrimsus Polda Kalbar.

Penulis: HMS DPW FRIC Kalbar.