Sinarpos.com

Tapanuli Selatan – Sebanyak 186 Kepala Keluarga (KK) korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) diberi hunian gratis sebagai tempat tinggal. Sebab, lokasi pemukiman saat ini tidak memungkinan lagi.

Sebanyak 186 KK korban bencana Tapsel diberi hunian gratis ditegaskan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution di dampingi Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau melakukan lahan rencana pembangunan rumah hunian tetap bagi korban bencana di Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu (27/12/2025).

Bobby menegaskan, relokasi warga Desa Tandihat menjadi prioritas utama karena kondisi tanah masih bergerak dan membahayakan keselamatan masyarakat.

“Pak Bupati memberikan dua alternatif lokasi, satu di sini dan satu lagi di Sipirok. Setelah kita dengar langsung aspirasi masyarakat, warga di sini memang sudah meminta pindah,” kata Bobby.

Hingga saat ini, kata Bobby, pergerakan tanah masih terjadi di kawasan permukiman lama warga Tandihat, terutama saat hujan turun.

“Sampai hari ini, kalau hujan siang bahkan malam hari, tanahnya masih bunyi, masih bergerak. Artinya, kondisi ini tidak aman untuk dihuni,” ujarnya.

Seluruh warga Desa Tandihat, sebut Bobby, sepakat untuk direlokasi. Berbeda dengan opsi lokasi di Sipirok masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

“Kalau yang di Sipirok, sebagian masih mau, sebagian tidak. Masih tahap diskusi. Kita akan sampaikan ke Kementerian PKP agar pembangunan hunian tetap di prioritaskan di lokasi ini,” tegasnya.

Sementara Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan jumlah warga terdampak di Desa Tandihat mencapai 186 kepala keluarga (KK). Lokasi yang direkomendasikan Badan Geologi dinilai layak untuk pembangunan hunian tetap.

“Sebelumnya ada lahan dari PTPN, tetapi tidak direkomendasikan oleh Badan Geologi. Rekomendasinya justru di lokasi ini,” kata Gus Irawan.

Lahan yang akan di gunakan, kata Gus Irawan, merupakan kebun salak milik masyarakat seluas sekitar dua hektar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap melakukan pembebasan lahan demi percepatan pembangunan hunian tetap.

“Pak Gubernur langsung menyampaikan pembebasan lahan masyarakat seluas dua hektar ini akan difasilitasi oleh Provinsi,” ujarnya.

(ard)