Sinarpos.com

Medan – Penanganan bencana banjir dan longsor dahsyat yang terjadi pada 25 November 2025 di wilayah Sumatera dinilai belum maksimal. Bencana tersebut melanda sejumlah provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, disertai hanyutnya gelondongan kayu berukuran besar yang memperparah dampak kerusakan.

Hingga saat ini, penanganan oleh negara dinilai belum optimal. Bahkan, sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak telah menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani dampak bencana tersebut secara mandiri.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 20 Desember 2025, bencana tersebut telah menyebabkan 1.090 orang meninggal dunia, 186 orang dinyatakan hilang, sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka, serta 147.236 unit rumah rusak berat atau terendam lumpur, selain kerusakan serius pada berbagai infrastruktur publik lainnya.

Namun demikian, hingga kini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto belum menetapkan bencana di wilayah Sumatera tersebut sebagai Bencana Nasional, serta menolak bantuan internasional. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat, khususnya warga terdampak.

Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah akademisi dari berbagai universitas di Sumatera Utara menggelar konferensi pers di Kantor LBH Medan, Senin (22/12/2025),untuk menyampaikan sikap dan pandangan kritis terhadap respons pemerintah pusat.Pernyataan Akademisi1. Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa