Sinarpos.com

Mandailing Natal – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Rantobi, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, semakin menunjukkan pola licik dan terorganisir. Berdasarkan temuan lapangan dan laporan masyarakat, aktivitas PETI diduga sengaja disamarkan pada siang hari seolah berhenti beroperasi, namun kembali digas pada malam hari dengan mengoperasikan alat berat tambang ilegal.

Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, menegaskan bahwa PETI di Rantobi diduga dikuasai oleh seorang pemain bernama “Mukhlis”, yang beroperasi di lahan milik Haji “Daud”. Aktivitas tersebut juga diduga dikendalikan oleh seorang humas lapangan bernama “Fajar”, yang berperan mengondisikan situasi di lapangan.

Pola siang berhenti–malam beroperasi ini memunculkan dugaan kuat adanya bekingan oknum aparat, sebab hingga kini aktivitas PETI masih terus berlangsung meski laporan masyarakat telah berulang kali disampaikan.

“Ini adalah bentuk pengelabuan hukum yang nyata. Jika tidak ada pembiaran atau bekingan, mustahil alat berat tambang ilegal bisa keluar-masuk dan beroperasi bebas pada malam hari,” tegas Muhammad Saleh. Senin (22/12/2025)

SATMA AMPI Madina menilai praktik PETI ini telah merusak lingkungan, mengancam keselamatan warga, serta mencederai keadilan dan wibawa hukum di Kabupaten Mandailing Natal.

Sebagai bentuk keseriusan dan perlawanan terhadap praktik ilegal tersebut, kami dari SATMA AMPI Madina menyatakan akan segera menggelar aksi unjuk rasa apabila aparat penegak hukum tidak segera mengambil tindakan tegas dan transparan.

Aksi unjuk rasa tersebut akan menuntut:

1. Penutupan total PETI Rantobi tanpa tebang pilih

2. Penindakan terhadap Mukhlis, pemilik lahan Haji Daud, dan humas lapangan Fajar

3. Pengusutan dugaan keterlibatan oknum aparat yang membekingi PETI

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika hukum terus dipermainkan, maka suara rakyat akan turun ke jalan,” tegas Muhammad Saleh.

SATMA AMPI Madina memastikan akan terus mengawal kasus PETI Rantobi hingga tuntas demi tegaknya supremasi hukum dan keselamatan masyarakat.

(ard/AMPI Kab.Madina)