Ciamis – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis kembali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Forum tersebut berlangsung di ruang rapat Diskominfo Ciamis dan dihadiri perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, serta organisasi masyarakat desa .

Pelaksanaan FKP ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, Selasa 25/11/2025.

Dalam sambutannya Kepala Diskominfo Kabupaten Ciamis Enda Hidayat menekankan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi instrumen penting evaluasi tata kelola layanan publik agar lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Forum ini menjadi ruang dialog bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan di era digital. Partisipasi masyarakat sangat menentukan arah pengembangan layanan pemerintah yang transparan, efisien, dan akuntabel, ujar Enda.

Enda menyebutkan beberapa sasaran utama pelaksanaan FKP, di antaranya:

¤ Menjamin pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan hukum dan regulasi.

¤ Menyamakan arah kebijakan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat.

¤ Mengantisipasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi publik.

¤ Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perbaikan pelayanan.

FKP tahun ini memfokuskan pembahasan pada empat layanan strategis yang sedang dikembangkan Diskominfo

¤ Penyusunan perencanaan data dari sektor statistik.

¤ Pengembangan layanan darurat call center 112 serta program edukasi digital “Ciamis Libas Hoaks”.

¤ Layanan website desa dan permohonan sertifikat elektronik dari sektor persandian.

¤ Optimalisasi jaringan intra pemerintah, aplikasi layanan digital, dan infrastruktur SPBE melalui bidang Aptika.

Forum ini juga membuka ruang penyampaian kritik dan rekomendasi dari peserta, terutama terkait kebutuhan layanan digital yang semakin meningkat di tengah tuntutan masyarakat era teknologi.

Diskominfo menegaskan, kecepatan pengolahan data, penyajian informasi akurat, serta integrasi layanan digital menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan modern menuju good governance.

Pemanfaatan teknologi digital bukan hanya tren, tetapi kebutuhan strategis untuk meningkatkan responsivitas birokrasi,” tambah Enda.

Melalui FKP ini, Diskominfo Ciamis berharap lahir komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat penerapan SPBE, sehingga layanan publik di Kabupaten Ciamis semakin mudah diakses, cepat, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.