GIPS Soroti Mandeknya Reformasi Birokrasi dan Inefisiensi APBD-P di Garut

SINARPOS.COMII-Ade Sudrajat: “Reformasi birokrasi yang tertunda membuat anggaran lebih banyak habis untuk operasional birokrasi daripada pembangunan.”

Garut – Ketua Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menyoroti kinerja pemerintahan Kabupaten Garut yang masih dibayangi lemahnya implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dan ketidakefisienan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Menurut Ade, penempatan pejabat Eselon III dan IV masih banyak dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi dan integritas, sehingga menghambat efektivitas pembangunan daerah.

“Yang rusak bukan sekadar anggarannya, tapi cara berpikir birokrasi. Pejabat yang ditempatkan bukan karena kapasitas, melainkan kedekatan politik, akan menghabiskan anggaran, bukan membangun daerah,” kata Ade, Senin (20/10/2025).

Data kajian GIPS menguatkan pandangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat temuan penyimpangan anggaran sebesar Rp2,1 miliar di 13 kecamatan pada 2024. Mayoritas terjadi pada belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi, bukan untuk program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Camat dan kepala seksi merupakan ujung tombak pelaksanaan program daerah. Jika mereka ditempatkan tanpa kompetensi memadai, APBD-P hanya menjadi sarana pemindahan pos anggaran, bukan mempercepat pembangunan,” ujarnya.


APBD-P Dominasi Operasional, Minim Pembangunan

Ade menekankan, pola pengeluaran APBD-P saat ini lebih banyak diarahkan ke internal birokrasi. Belanja pegawai dan operasional pada APBD 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara belanja modal yang produktif masih tertinggal.

“APBD-P seharusnya menjadi alat koreksi dan percepatan program prioritas. Kondisi saat ini menunjukkan birokrasi belum sepenuhnya fokus pada outcome bagi masyarakat,” jelas Ade.

Kajian GIPS menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi di Garut selama ini lebih bersifat formalitas. Banyak pejabat Eselon III dan IV yang belum memahami indikator akuntabilitas kinerja, sementara budaya kerja masih mengutamakan prosedur internal dibanding pelayanan publik.

“RB bukan hanya urusan bagian organisasi, tapi tanggung jawab seluruh SKPD. Tanpa perubahan budaya ini, sulit berharap ada perbaikan signifikan,” tambah Ade.


Rekomendasi Kebijakan

GIPS mengusulkan tiga langkah strategis bagi pemerintah Kabupaten Garut:

  1. Penegakan sistem merit untuk penempatan pejabat Eselon III/IV berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan kedekatan politik.
  2. Integrasi Reformasi Birokrasi ke indikator kinerja anggaran, agar realisasi APBD-P diukur berdasarkan dampak nyata, bukan hanya penyerapan dana.
  3. Penguatan Inspektorat, sehingga pengawasan internal independen dan efektif dalam mencegah penyimpangan, terutama di unit kerja rawan.

“Selama pengawasan masih bisa dikendalikan, uang rakyat akan terus bocor,” pungkas Ade.


Tentang GIPS

Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) adalah lembaga riset independen yang fokus pada evaluasi kebijakan publik, efektivitas pengelolaan anggaran, dan reformasi birokrasi. Lembaga ini rutin melakukan analisis kinerja pejabat daerah serta pengelolaan APBD, untuk mendorong transparansi dan tata kelola yang lebih akuntabel.

DIKDIK SODIKIN, S.H SINARPOS.COM

  • BERITA TERKAIT

    BERITA KHUSUS (VIDEO STREAMING)

    Kasus Penyerobotan Lahan 1.564 Hektare Mukhtar & Srimahyuni: Ratu Prabu 08 Surati Polres dan Kuasa Hukum Desak Polres Bertindak Tegas

    Kasus Penyerobotan Lahan 1.564 Hektare Mukhtar & Srimahyuni: Ratu Prabu 08 Surati Polres dan Kuasa Hukum Desak Polres Bertindak Tegas

    Exhumasi Imam Komaini Sidik: Bongkar Tabir Kebohongan Kasus Pembunuhan di Rimbo Bujang

    Exhumasi Imam Komaini Sidik: Bongkar Tabir Kebohongan Kasus Pembunuhan di Rimbo Bujang

    GIIAS 2025

    Belasan Media Nasional Kawal Kasus Kematian Imam Komaini Sidik: Dugaan Pembunuhan Terencana, Hanya Satu Tersangka Ditahan?

    Belasan Media Nasional Kawal Kasus Kematian Imam Komaini Sidik: Dugaan Pembunuhan Terencana, Hanya Satu Tersangka Ditahan?

    Keluarga Korban Pembunuhan Imam Komaini Sidik Desak Pengungkapan Komplotan Pelaku: “Kami Percaya Ini Bukan Ulah Satu Orang”

    Keluarga Korban Pembunuhan Imam Komaini Sidik Desak Pengungkapan Komplotan Pelaku: “Kami Percaya Ini Bukan Ulah Satu Orang”

    Kantor Penasehat Hukum Hendri C Saragi, SH Desak Otopsi Jenazah Imam Komaini Sidik Oleh Tim Medis TNI: Mengungkap Tabir Kematian yang Penuh Tanda Tanya

    Kantor Penasehat Hukum Hendri C Saragi, SH Desak Otopsi Jenazah Imam Komaini Sidik Oleh Tim Medis TNI: Mengungkap Tabir Kematian yang Penuh Tanda Tanya
    error: Maaf.. Berita ini diprotek