SINARPOS.COMII- GARUT-GIPS Soroti Kinerja Pemkab Garut: Jalan Rusak dan Program Bergizi Jadi Cermin Lemahnya PrioritasGarut — Kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kembali mengemuka. Ketua Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menilai bahwa berbagai keluhan masyarakat yang mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPR RI H. Ade Ginanjar di Kecamatan Banyuresmi memperlihatkan adanya kelemahan mendasar dalam perencanaan dan pengawasan program pemerintah daerah.

Menurut Ade, fakta bahwa keluhan seputar infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan jalan desa masih menjadi topik utama di tahun 2025 menunjukkan bahwa arah pembangunan Garut belum berpihak secara nyata pada kebutuhan dasar masyarakat.

“Ini sudah bukan soal perencanaan, tapi soal prioritas dan keberanian mengambil keputusan. Jalan rusak di desa-desa itu bukan sekadar masalah teknis, tapi cerminan dari tata kelola anggaran yang tidak berpihak pada rakyat kecil,” ujar Ade Sudrajat dalam pernyataannya, Jumat (11/10/2025).

Janji Pembangunan yang Tak Kunjung Datang, Pernyataan Ade Ginanjar yang menyebut bahwa “kebijakan besar Pemkab Garut baru akan berjalan pada tahun 2026” menjadi sorotan tajam.
Ade Sudrajat menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima, mengingat birokrasi daerah seharusnya memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program cepat (quick win) tanpa harus menunggu tahun politik atau pergantian periode anggaran.

“Rakyat tidak bisa terus disuruh menunggu. Jalan yang rusak itu menghambat ekonomi warga, distribusi hasil tani, bahkan mobilitas anak sekolah. Pemerintah seharusnya sudah menyiapkan langkah cepat, bukan menumpuk alasan,” ucapnya.

Ade menambahkan, permasalahan infrastruktur di Garut bukanlah hal baru, melainkan masalah klasik yang berulang dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian berarti.

Program MBG Dicurigai Lemah di Pengawasan, GIPS juga menyoroti pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu unggulan Pemkab Garut.

Kasus dugaan keracunan di beberapa titik wilayah menjadi catatan serius bagi lembaga yang aktif memantau kebijakan publik tersebut.

“Program MBG sebenarnya punya niat baik. Tapi dugaan keracunan yang terjadi menunjukkan bahwa sistem pengawasan Pemkab Garut masih sangat lemah. Ini menyangkut keselamatan anak-anak sekolah. Pemerintah harus berani membuka hasil evaluasi dan melakukan audit menyeluruh dari proses pengadaan hingga distribusi makanan,” tegas Ade Sudrajat.

Ia menyebut, tanpa pengawasan ketat dan mekanisme uji kelayakan yang jelas, program sosial seperti MBG justru bisa menjadi bumerang bagi citra pemerintah.

Tuntutan Reformasi dan Aksi Nyata!

Dalam kesimpulannya, Ade Sudrajat menegaskan bahwa momentum reses seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan serius, bukan sekadar mendengar keluhan rakyat lalu berakhir tanpa tindak lanjut.

“Reses ini adalah cermin. Pemkab Garut tidak bisa terus berlindung di balik alasan ‘baru menjabat’. Rakyat menunggu kerja nyata, bukan daftar rencana. Infrastruktur dasar harus diselesaikan, dan program sensitif seperti MBG harus diawasi ketat. Tahun 2026 harus menjadi tahun aksi nyata, bukan pengulangan janji,” katanya.

Catatan Redaksi

Sorotan dari Indeks Perubahan Strategis menambah panjang daftar kritik terhadap Pemkab Garut yang dinilai belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas di tahun pertama masa jabatan bupati baru.
Di tengah tekanan publik atas infrastruktur yang tertinggal dan pengawasan program sosial yang lemah, masyarakat kini menunggu apakah Garut akan benar-benar berubah atau tetap berkutat pada pola lama — janji yang tak kunjung ditepati.

DIKDIK SODIKIN, S.H