KONTRAKTOR MUDA DI GARUT SOROTI KETERLIBATAN SKPD, DESAK BUPATI BERTANGGUNG JAWAB

SINARPOS.COMII- Garut — Praktik intervensi kekuasaan dalam proyek-proyek pemerintah daerah kembali menjadi sorotan tajam. Kontraktor muda Garut, Muhamad Miraj, S.IP, menilai maraknya praktik “pinjam bendera” atau penggunaan nama perusahaan lain (CV/PT) untuk memenangkan proyek pemerintah menunjukkan bahwa sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kabupaten Garut belum bersih dari pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu.

“Sekarang banyak proyek penunjukan langsung, tender, bahkan e-katalog yang dikuasai orang-orang dekat kekuasaan. CV dan PT lokal cuma dijadikan formalitas, benderanya dipinjam, sedangkan kendali dan uangnya dikuasai oleh mereka yang punya akses ke pejabat,” ujar Miraj di Garut, Sabtu (12/10/2025).

Menurutnya, praktik tersebut sudah menjadi rahasia umum di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Sosial dan Disperindag ESDM. Miraj menyebut, lemahnya pengawasan dan kuatnya intervensi politik membuat pengadaan barang dan jasa di level SKPD menjadi ajang permainan oknum.

Di duga PBJ Masih Jadi Lahan Basah Korupsi

Miraj menegaskan, sektor PBJ merupakan lahan paling subur bagi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih dari separuh kasus korupsi yang ditangani di daerah berakar dari sektor pengadaan barang dan jasa, baik melalui tender maupun penunjukan langsung.

Berbagai modus yang sering terjadi diantaranya:

  1. Persekongkolan dalam tender, di mana pemenang proyek sudah ditentukan sejak awal.
  2. Suap dan pengaturan harga (mark up) dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  3. Pengadaan fiktif, di mana proyek hanya ada di atas kertas.
  4. Subkontrak ilegal dan pinjam bendera perusahaan, di mana perusahaan pemenang hanya menerima fee sementara proyek dilaksanakan pihak lain.
  5. Campur tangan politik, terutama dari lingkaran tim sukses kepala daerah atau oknum legislatif.

“Fakta di lapangan, banyak perusahaan kecil dijadikan alat. Mereka dipinjam namanya, tapi tak ikut mengerjakan. Sementara yang dapat untung justru orang-orang yang punya kuasa. Ini jelas persekongkolan dan bentuk penyalahgunaan jabatan,” tegas Miraj.

Bupati dan Wakil Bupati Harus Bertanggung Jawab, Miraj menilai bahwa Bupati dan Wakil Bupati Garut memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membersihkan praktik kotor tersebut. Ia meminta agar pimpinan daerah tidak membiarkan lingkaran kekuasaan, tim sukses, dan oknum pejabat SKPD menjadikan proyek pemerintah sebagai lahan bancakan.

“Saya minta Bupati dan Wakil Bupati jangan diam. Jangan pura-pura tidak tahu. Semua ini terjadi di bawah mereka. Kalau kepala daerah tidak berani bertindak tegas, berarti mereka turut membiarkan sistem yang rusak ini terus berjalan,” ucapnya dengan nada keras.

Miraj juga mengingatkan, bahwa kerentanan korupsi di sektor PBJ bukan semata soal uang, tetapi juga soal keadilan dan pemerataan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Garut.

Kontraktor Lokal Jangan Dipinggirkan, Ia menilai selama ini kontraktor kecil dan menengah justru menjadi korban dari praktik intervensi politik dan birokrasi tertutup. Banyak dari mereka memiliki kemampuan teknis, sumber daya manusia, dan komitmen kerja yang baik, namun kalah karena tidak memiliki akses politik.

Pemerintah seharusnya memberdayakan pelaku lokal, bukan justru membiarkan sistem yang menyingkirkan mereka. Anak muda Garut banyak yang mau maju, tapi kalau terus begini, mereka tidak akan pernah punya kesempatan,” ujar Miraj.

Desak Audit dan Reformasi Sistem PBJ Garut, Sebagai langkah konkret, Miraj mendesak Inspektorat Kabupaten Garut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan Negeri Garut untuk melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan PBJ di sejumlah SKPD, khususnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur dan pengadaan barang.

Ia juga menyerukan agar Pemkab Garut segera melakukan reformasi total sistem PBJ, antara lain dengan:

Meningkatkan transparansi data tender dan pemenang proyek secara terbuka di laman LPSE,

Melibatkan unsur masyarakat sipil dan asosiasi kontraktor dalam proses evaluasi PBJ,

Menegakkan sanksi pidana dan administratif bagi pejabat yang terbukti bersekongkol atau meminjamkan perusahaan,

Memperkuat pengawasan oleh KPK dan Ombudsman RI terhadap proses pengadaan di daerah.

Garut tidak akan maju jika proyek pemerintah masih dijadikan alat kekuasaan. Bersihkan dulu sistem PBJ dari kepentingan politik dan praktik pinjam bendera. Bupati dan wakil bupati harus berani menegakkan integritas, bukan menutup mata,” tutup Miraj.

DIKDIK SODIKIN, S.H KAPERWIL SINARPOS.COM

  • BERITA TERKAIT

    BERITA KHUSUS (VIDEO STREAMING)

    Kasus Penyerobotan Lahan 1.564 Hektare Mukhtar & Srimahyuni: Ratu Prabu 08 Surati Polres dan Kuasa Hukum Desak Polres Bertindak Tegas

    Kasus Penyerobotan Lahan 1.564 Hektare Mukhtar & Srimahyuni: Ratu Prabu 08 Surati Polres dan Kuasa Hukum Desak Polres Bertindak Tegas

    Exhumasi Imam Komaini Sidik: Bongkar Tabir Kebohongan Kasus Pembunuhan di Rimbo Bujang

    Exhumasi Imam Komaini Sidik: Bongkar Tabir Kebohongan Kasus Pembunuhan di Rimbo Bujang

    GIIAS 2025

    Belasan Media Nasional Kawal Kasus Kematian Imam Komaini Sidik: Dugaan Pembunuhan Terencana, Hanya Satu Tersangka Ditahan?

    Belasan Media Nasional Kawal Kasus Kematian Imam Komaini Sidik: Dugaan Pembunuhan Terencana, Hanya Satu Tersangka Ditahan?

    Keluarga Korban Pembunuhan Imam Komaini Sidik Desak Pengungkapan Komplotan Pelaku: “Kami Percaya Ini Bukan Ulah Satu Orang”

    Keluarga Korban Pembunuhan Imam Komaini Sidik Desak Pengungkapan Komplotan Pelaku: “Kami Percaya Ini Bukan Ulah Satu Orang”

    Kantor Penasehat Hukum Hendri C Saragi, SH Desak Otopsi Jenazah Imam Komaini Sidik Oleh Tim Medis TNI: Mengungkap Tabir Kematian yang Penuh Tanda Tanya

    Kantor Penasehat Hukum Hendri C Saragi, SH Desak Otopsi Jenazah Imam Komaini Sidik Oleh Tim Medis TNI: Mengungkap Tabir Kematian yang Penuh Tanda Tanya
    error: Maaf.. Berita ini diprotek