Ciamis – Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Rabu (8/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya, jajaran pimpinan perangkat daerah, Inspektur Kabupaten, Sekretaris Daerah, para asisten daerah, serta pimpinan BUMD dan BLUD. Turut hadir pula tim dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK yang turut memberikan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

Dalam arahannya, Bupati Herdiat menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah nyata memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berintegritas tinggi.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh, terutama terkait pelaksanaan survei penilaian integritas, monitoring, controlling, dan surveilans terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Herdiat.

Menurut Bupati, pelayanan publik yang bersih dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawasan seperti KPK, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa tantangan tata kelola pemerintahan kini semakin kompleks — mulai dari efisiensi penggunaan anggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan program pembangunan prioritas daerah. Semua itu membutuhkan konsistensi, koordinasi, dan integritas yang kuat,” jelasnya.

Bupati Herdiat juga memaparkan tiga fokus utama perbaikan tata kelola yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu:

1. Meningkatkan stabilitas perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan internal melalui peran aktif Inspektorat dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memperkuat budaya integritas di seluruh lini birokrasi.
3. Mendorong digitalisasi layanan publik dan sistem pengadaan, guna menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Transparansi, menurutnya, akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

Kami berharap kegiatan ini dapat melahirkan strategi dan langkah konkret dalam memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tutur Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Herdiat juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Kami berterima kasih atas energi, arahan, dan bimbingan dari KPK. Sinergi ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ciamis,” ucapnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan ruang refleksi dan evaluasi bersama bagi seluruh unsur pemerintahan daerah. Hasil dari forum ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Melalui sinergi antara Pemkab Ciamis dan KPK, diharapkan tumbuh budaya kerja birokrasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab publik dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat.