Sinarpos.com

Bandar Lampung, – Ketua Umum Cakra Surya Manggala, Dr. M. Tegar Sedayu, SH, MH, IFHGAS, dengan tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan desakan aktifis Masyarakat Independent GERMASI yang meminta Kejaksaan Agung RI segera mengusut dan menangkap dalang intelektual di balik dugaan alih fungsi dan penguasaan lahan ilegal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) serta Suaka Margasatwa (SM) Gunung Raya. ( 08/10/2025 )

Menurut Tegar, maraknya praktik perambahan, penguasaan, dan perubahan fungsi hutan konservasi menjadi lahan perkebunan dan pemukiman merupakan bukti nyata kelalaian dan lemahnya pengawasan dari pejabat yang berwenang.

“Kementerian Kehutanan RI, Balai Besar TNBBS, dan BKSDA Sumatera Selatan diduga telah gagal menjaga amanah negara. Mereka lalai, bahkan terkesan membiarkan kawasan konservasi yang seharusnya dijaga justru dirampas dan dirusak oleh kepentingan kelompok tertentu,” tegas Tegar.

Ia menilai, kerusakan yang masif di dua kawasan hutan konservasi tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah masuk pada dugaan pembiaran sistematis yang mengarah pada pelanggaran hukum.

“Kalau aparat kehutanan dan pejabat yang diberi tanggung jawab menjaga kawasan benar-benar bekerja, tidak mungkin hutan seluas itu dirambah, dialihfungsikan, dan dikuasai tanpa sepengetahuan mereka. Ini bukan lagi kelalaian biasa — ini pembiaran yang harus diusut!” ujarnya tajam.

Lebih lanjut, Tegar menyoroti dampak nyata dari rusaknya kawasan konservasi yang kini menimbulkan konflik antara satwa liar seperti harimau dan gajah dengan manusia, hingga menelan korban jiwa di sekitar kawasan TNBBS.

“Kerusakan hutan bukan hanya persoalan pohon ditebang, tapi sudah menyangkut keselamatan manusia. Satwa kehilangan habitatnya, turun ke pemukiman, dan akhirnya manusia jadi korban. Ini akibat lemahnya pengawasan dari institusi kehutanan yang seharusnya menjaga,” kritiknya.

Cakra Surya Manggala juga menilai Kementerian Kehutanan RI dan seluruh unit teknisnya harus bertanggung jawab secara moral dan hukum.

“Kemenhut RI tidak bisa hanya diam dan berdalih prosedural. Jika bawahannya di lapangan tidak mampu menjaga kawasan, maka pimpinannya pun ikut bertanggung jawab. Jangan hanya sibuk rapat dan laporan, sementara hutan di lapangan habis digunduli,” sindir Tegar.

Ia menegaskan, dukungan terhadap Aktifis Masyarakat Independent GERMASI bukan hanya bentuk solidaritas masyarakat sipil, tetapi juga dorongan moral agar aparat penegak hukum tidak ragu menjerat siapapun yang terlibat termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat yang berperan dalam pembiaran.

“Kami mendesak Jaksa Agung RI agar segera menurunkan tim penyidik untuk memproses laporan Aktifis Masyarakat Independent GERMASI, jangan hanya turunkan tim Satgas PKH saja dan berhenti pada proses penyitaan lahan, proses hukum harus terus berlanjut semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab dan di periksa. Negara tidak boleh kalah oleh mafia hutan dan pembiaran oknum pejabat,” pungkasnya.

Dengan nada keras, Tegar juga menegaskan bahwa kerusakan kawasan hutan konservasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi bangsa.

“Mereka yang diam saat hutan dirampas sejatinya ikut bersalah. Pembiaran adalah kejahatan moral. Kami dari Cakra Surya Manggala akan terus mengawal kasus ini sampai para dalang dan pejabat yang lalai diproses hukum,” tutupnya.