Rancang Lahan Baru Sekolah Rakyat di Ciwidey: Proses Percepatan Penetapan RDTR Pacira

KAB. BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran Pemkab Bandung melaksanakan kegiatan agenda silaturahim dan koordinasi bersama Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Republik Indonesia di Kantor Kementerian ATR/BPN RI Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

Kegiatan itu dalam rangka menindaklanjuti percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali (PACIRA) Kabupaten Bandung.

Saat itu, Bupati Bandung didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah dan Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Oki Suyatno.

Pada pertemuan tersebut, Bupati Dadang Supriatna menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program strategis nasional (PSN) yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, termasuk salah satunya Program Sekolah Rakyat.

Di Kabupaten Bandung, kata Bupati Bedas, saat ini implementasi Sekolah Rakyat telah berjalan di Gedung KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Bandung dan Wisma Atlet Si Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin.

“Namun, untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi program tersebut, Pemkab Bandung telah menyiapkan langkah konkret,” kata Bupati Dadang Supriatna.

Bupati Bandung menjelaskan bahwa pihaknya telah merancang dan menyiapkan lahan baru yang berlokasi di kawasan Ciwidey. Dalam prosesnya, dilakukan penguatan tata ruang melalui pendekatan cut and fill, serta penyesuaian terhadap struktur ruang yang ada.

“Hal ini menjadi bagian dari proses percepatan penetapan RDTR PACIRA agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan, termasuk pengalokasian ruang untuk Sekolah Rakyat,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Terkait hal tersebut, lanjut Kang DS, pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dibiayai oleh Kementerian Sosial RI, sementara lahan disiapkan oleh Pemkab Bandung, menjadi bentuk sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda Program Strategis Nasional (PSN) Presiden RI.**

Sam Permana