SINARPOS.com Bungo, 23 Agustus 2025 👉🏻 Permasalahan hukum kembali mencuat di Kabupaten Bungo, Jambi. Dua warga perempuan berinisial S dan P menyampaikan keluhan terkait lambannya penanganan hukum yang mereka alami.

Mereka mengadukan kasus tersebut kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ratu Prabu 08 Bungo setelah merasa pesimis dengan respon aparat penegak hukum (APH).

Keluhan itu disampaikan langsung oleh S dan P di Taman Hijau Pasar Atas, Bungo, pada Minggu (23/8/2025) sekitar pukul 15.25 WIB. Keduanya mengaku bahwa meskipun laporan mereka sudah lama masuk, hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas.

“Kami sudah lelah membuat laporan, karena sering kali ketika masyarakat kecil yang melapor, respon aparat hukum sangat minim. Bahkan ada oknum yang sudah berstatus tersangka atau DPO, tapi tidak juga ditangkap, padahal alamatnya sudah jelas,” ungkap S kepada wartawan SINARPOS.com.

Ketua Ratu Prabu 08 Bungo dan Tokoh Adat Angkat Suara

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPC Ratu Prabu 08 Bungo, Laiden Sihombing, menyatakan akan menindaklanjuti persoalan itu dengan serius. Menurutnya, rasa keadilan adalah hak fundamental yang tidak boleh diabaikan.

Laiden menegaskan bahwa pihaknya segera berkonsultasi dengan GNPK RI Provinsi Jambi yang dipimpin oleh dr. Iskandar Budiman, sekaligus berencana menyurati Polda Jambi, Kejati Jambi, hingga Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

“Keadilan adalah harga mati. Kami akan menyurati institusi hukum, agar ada evaluasi dan perbaikan signifikan dalam penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Bungo,” tegas Laiden.

dr. Iskandar Budiman juga merespon cepat aduan tersebut. Ia menilai publikasi sangat penting agar para petinggi aparat hukum mengetahui kinerja bawahannya di daerah.

Tak hanya warga, tokoh adat setempat NS (68 tahun) dari Desa Tanah Tumbuh juga ikut menyoroti lemahnya penegakan hukum di Bungo. Ia menilai lambannya proses hukum berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

“Selain masalah pidana, saya juga melihat lemahnya pengawasan dana desa. Aparat terkesan tidak berani bertindak, padahal ada dugaan penyalahgunaan anggaran di berbagai desa. Jika ini terus dibiarkan, pembangunan bisa terhambat,” ungkap NS.

Rangkaian keluhan masyarakat ini memperlihatkan bahwa ada persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Kabupaten Bungo.

Baca Juga :

Lebih Mudah Menghadap Tuhan Ketimbang Kajari Bungo” Ketua RATU PRABU 08 Soroti Prosedur dan Dugaan Ketertutupan Kejaksaan Negeri Bungo

Keterlambatan eksekusi tersangka, lemahnya pengawasan dana desa, dan minimnya respon terhadap laporan warga menimbulkan tanda tanya besar soal komitmen aparat dalam menegakkan keadilan.

Ratu Prabu 08 menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar hukum benar-benar ditegakkan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, serta Pancasila sila ke-5 tentang “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

➡️ **Laiden Sihombing