SINARPOS.com | Cimahi Rabu, 16 Juli 2025 – Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar pada Rabu (16/7/2025) menjadi ajang evaluasi serius bagi Fraksi-fraksi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyoroti ketimpangan proporsi belanja serta perlunya langkah strategis untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5, dipimpin oleh Ketua DPRD Wahyu Widyatmoko dan dihadiri Wali Kota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, Wakil Wali Kota Adithia Yudistira, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD lainnya.

NasDem: WTP ke-13 dari BPK Patut Disyukuri, Tapi SILPA Rp91 Miliar Harus Jadi Catatan Kritis

Ketua Fraksi NasDem, H. Enang Sahri Lukmansyah, menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya yang berhasil diraih Pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami bersyukur dan bertasyakur atas pencapaian WTP ini. Semoga menjadi semangat baru bagi jajaran Pemerintah Kota Cimahi untuk terus meningkatkan akuntabilitas keuangan,” ujar Enang.

Namun, Enang menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh menutupi fakta adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar yakni Rp91 miliar, dari total belanja daerah sebesar Rp1,559 triliun, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp1,568 triliun dan target awal Rp1,506 triliun.

“Surplus anggaran Rp61 miliar ini menunjukkan masih adanya ketidaktepatan dalam perencanaan dan realisasi. Kami menyayangkan besarnya SILPA karena itu mencerminkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran,” tegasnya.

Belanja Pegawai Terlalu Gemuk, Perlu Prioritaskan Pelayanan Publik

Fraksi NasDem juga menyoroti proporsi belanja yang tidak seimbang. Anggaran Belanja Pegawai mencapai Rp701 miliar atau 49%, sedangkan Belanja Barang dan Jasa Rp703 miliar (51%).

“Idealnya, belanja pegawai tidak melebihi 30% sesuai prinsip efisiensi fiskal. Anggaran harus lebih diarahkan untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat,” papar Enang.

Ia menegaskan bahwa dalam APBD 2025 mendatang, Pemkot Cimahi harus lebih berpihak pada program pelayanan publik, penguatan sektor produktif, dan pembangunan infrastruktur dasar, bukan hanya menumpuk belanja rutin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Ayis Lavilianto memberikan apresiasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang melebihi target, namun meminta pemerintah tidak cepat puas.

“Kami mendorong agar sumber PAD tidak hanya bergantung pada pajak dan retribusi, tetapi juga dari pengembangan sektor ekonomi unggulan, pelayanan publik yang bernilai tambah, dan digitalisasi sistem pemungutan,” jelas Ayis.

PKS juga menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Fraksi PKS mengingatkan agar penganggaran dan realisasi belanja daerah diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum Linmas), serta sosial.

“Setiap rupiah anggaran harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” tambah Ayis.

Meski dengan berbagai catatan dan evaluasi kritis, baik Fraksi NasDem maupun Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, sembari tetap mendorong perbaikan tata kelola anggaran ke depan.

“Dengan pengawasan yang kuat dan sinergi bersama eksekutif, kami yakin Kota Cimahi akan semakin maju dan adaptif terhadap tantangan masa depan,” tutup Ayis.

**Red