Sinarpos.com

Medan – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79, sebanyak 19.491 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana.

Remisi itupun langsung diserahkan oleh Pj. Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sumut di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Medan.

“Untuk remisi di kantor wilayah Sumatera Utara, yang diterima oleh warga binaan sebanyak 19.491 orang,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Anak Agung Gde Krisna, Sabtu (17/8/2024).

Adapun, jelas Agung, dari jumlah tersebut yang mendapatkan remisi umum I dalam artian pengurangan masa pidana sebagian sebanyak 18.844 warga binaan.

Selanjutnya, terhadap warga binaan yang menerima remisi umum II atau pengurangan masa pidana sepenuhnya sebanyak 607 warga binaan.

“Jumlah tersebut, terdiri dari remisi umum satu sebanyak 18.844, kemudian remisi umum dua sebanyak 607 warga binaan. Artinya remisi umum dua itu pengurangan sepenuhnya, setelah mendapatkan remisi dia langsung bebas,” jelasnya.

Agung pun berpesan, agar warga binaan yang mendapatkan remisi umum II atau langsung bebas agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ketika kembali ke keluarga.

“Setelah mendapat remisi kembali ke keluarga masing masing. Harapan kami tidak mengulangi kejahatan lagi dan menjadi masyarakat yang baik dan taat juga bisa berpartisipasi kepada masyarakat dan negara ini pastinya,” harapnya.

Usai memberikan remisi Agung mendampingi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni untuk mengunjungi beberapa stand rutan atau lapas yang ada di lokasi acara penyerahan remisi.

Pada pendampingan tersebut, Ia menunjukkan beberapa stand rutan atau lapas yang memamerkan hasil karya warga binaannya. Pj Gubernur pun terkesan melihat beberapa hasil karya warga binaan.

“Tadi pak PJ Gubernur bersama kami meninjau, tidak hanya hasil karya para warga binaan. Tetapi pelayanan publik kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara. Beliau terkesan dengan apa yang sudah dihasilkan oleh warga binaan begitu juga pelayanan publik hukum dan Ham dan bisa dirasakan oleh masyarakat langsung,” pungkasnya.

(ard)